Categories: Nasional

Anggota DPR: BI Seperti Sebuah Negara di Dalam Negara

Jakarta–Bank Indonesia (BI) ke depan, akan menghadapi tantangan yang tidak mudah dengan situasi perekonomian global yang masih dihantui oleh ketidakpastian. Dalam konteks itu, BI harus bisa menjadi bank sentral yang bisa menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah sehingga kebijakan moneter yang menjadi tanggung jawab BI bisa sejalan dengan kebijakan ekonomi yang disusun oleh pemerintah.

Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa malam, 24 November 2015. Dirinya berpandangan, permasalahan pemahaman yang sempit dalam memaknai pengertian independensi bank sentral yang ada dalam Undang-Undang Bank Indonesia tidak boleh terus berjalan, sehingga menempatkan institusi BI seperti sebuah negara di dalam negara.

“Bank Indonesia harus menyadari bahwa Bank Indonesia tidak berada di ruang hampa, sehingga tidak perlu memperhatikan pola hubungan dengan lembaga terkait lainnya,” ujar Misbakhun.

Menurutnya, fokus kerja BI ke depan harus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan inflasi. Dia menegaskan, BI perlu mengkaji ulang atas prosedur kerja dan tata kelolanya dalam mengelola cadangan devisa untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Cadangan devisa yang tinggal US$100,2 miliar dengan kondisi rupiah yang masih di kisaran Rp13.700, membuat kredibiltas BI dalam menjaga stabilitas nilai rupiah diragukan oleh banyak pihak.

“Operasi moneter yang tidak transparan dan banyak terjadi benturan kepentingan dan moral hazard perlu diuji dengan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tukas politisi Golkar ini.

Selain itu, dirinya juga mengritik tata kelola dan proses bisnis di BI yang perlu banyak pembenahan. “Jangan sampai praktik yang selama ini berjalan dimana banyak kegiatan pekerjaan yang melibatkan pihak swasta dikerjakan sendiri oleh perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Yayasan Pegawai BI. Praktik tidak sehat tersebut seharusnya tidak boleh terjadi lagi di BI,” tutupnya. (*) Rezkiana Nisaputra

Paulus Yoga

Recent Posts

Ini Plus Minus Implementasi Demutualisasi BEI

Poin Penting Rencana demutualisasi BEI yang ditargetkan rampung kuartal I 2026 dinilai terlalu agresif dan… Read More

9 hours ago

DPR Soroti Konten Sensasional Jadi Pintu Masuk Judi Online

Poin Penting DPR menilai konten digital berjudul sensasional menjadi pintu masuk masyarakat ke praktik judi… Read More

9 hours ago

Program Gentengisasi Prabowo, Menkeu Purbaya Proyeksi Anggaran Tak Sampai Rp1 T

Poin Penting Menkeu Purbaya memproyeksikan anggaran program gentengisasi sekitar Rp1 triliun, bersumber dari dana cadangan… Read More

11 hours ago

Fundamental Kokoh, Bank BPD Bali Catatkan Pertumbuhan Positif dan Rasio Keuangan Sehat

Poin Penting Bank BPD Bali mencatat laba bersih Rp1,10 triliun (tumbuh 25,39 persen yoy), aset… Read More

11 hours ago

Demutualization of the IDX, a “Bloodless” Coup Three OJK Commissioner Resign Honourably

By: Eko B. Supriyanto, Editor-in-Chief of Infobank Three commissioners of the Financial Services Authority (OJK)… Read More

11 hours ago

Danantara Dukung Reformasi Pasar Modal dan Kebijakan Free Float OJK, Ini Alasannya

Poin Penting Danantara menyatakan dukungan penuh terhadap reformasi pasar modal yang digulirkan OJK, termasuk kebijakan… Read More

12 hours ago