Anggaran Subsidi BBM Diharap Bisa Dialihkan Untuk Pengembangan Industri Hilir

Jakarta – Formatur Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Pusat dan Utara (Pustara) Fahmi Muhammad menyetujui langkah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, lantaran situasi global yang tidak menentu. Menurutnya, anggaran subsidi BBM seharusnya bisa dialihkan untuk pengembangan industri hilir.

“Kenaikan harga BBM pemerintah memang menimbulkan protes berbagai elemen masyarakat. Namun, kami memahami urgensi mengapa pemerintahmenaikkan harga BBM. Dan menurut kami, anggaran subsidi BBM tersebut, seharusnya dialihkan untuk pengembangan industri hilir, yang dapat menopang perekonomian nasional dalam jangka panjang,” ujar Fahmi seperti dikutip Sabtu, 3 September 2022.

Fahmi mengatakan bahwa dalam menaikkan harga BBM bersubsidi, Pemerintah Indonesia tentu melihat situasi politik internasional. Terlebih, naiknya BBM disebabkan karena ketegangan beberapa negara, termasuk konflik antara Rusia-Ukraina juga AS-China.

Fahmi mengungkapkan, dengan pemerintah menaikkan harga BBM jenis pertalite dan solar, tentunya akan dibarengi dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi yang berhak menerimanya, dengan pengalihan anggaran subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun.

Bagi Fahmi, kebijakan pemerintah itu dipengaruhi dari keempat negara yang berkonflik, sehingga mengganggu stabilitas dan kondisi di Indonesia. Sebut saja perang yang terjadi antara Rusia-Ukraina, ketegangan kedua negara tersebut menyebabkan distribusi minyak mentah dari Rusia menjadi terhambat. “Belum lagi kelangkaan pupuk dan gandum di Indonesia, membuat sektor pangan menjadi melemah,” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, ketegangan yang terjadi antara AS dan China diakibatkan oleh kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan, menyebabkan pasokan chip semikonduktor dunia berkurang. Mengingat, tiga produsen chip semikonduktor terbesar di dunia berada di Taiwan. “Ketegangan dua negara besar tersebut menyebabkan jalur perdagangan menjadi terhambat, sehingga distribusi chip semikonduktor menimbulkan biaya yang tinggi,” terangnya.

“Kelangkaan chip semokonduktor di beberapa negara, khususnya Indonesia, menyebabkan produksi mobil listrik menjadi terganggu. Mengingat, pembuatan mobil listrik menjadi upaya pemerintah dalam melakukan transisi energi,” sambung Fahmi.

Fahmi menjelaskan, Presiden Jokowi sempat menyampaikan jika negara-negara di dunia, harus tanggap menghadapi krisis global, salah satunya adalah krisis energi. Untuk itu, tegas Fahmi, krisis global perlu menjadi perhatian pemerintah, sebab Indonesia adalah salah satu negara berkembang.

“Kemampuan Indonesia dalam menghadapi krisis energi tentu harus ditopang dengan upaya-upaya yang lain, misalnya memberikan infrastruktur hukum yang baik. Selain itu, pengalihan subsidi BBM bisa dialokasikan pada peningkatan pengembangan industri hilir di Indonesia,” paparnya.

Misalnya saat ini, lanjut Fahmi, pemerintah Indonesia sepakat untuk membuat pabrik chip semikonduktor di Batam sebagai upaya pemerintah dalam menghadapi krisis energi di Indonesia. Selain itu industri hilir yang lain juga perlu dikembangkan, agar dapat mengolah kekayaan alam Indonesia menjadi barang jadi yang bernilai tinggi. Ini akan memberikan pemasukan besar dari pajak dan penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat menopang perekonomian nasional dalam jangka panjang.

Tak hanya itu, guna mengantisipasi kenaikan harga berbagai barang kebutuhan pokok pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, pemerintah juga wajib memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. “Agar penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran, perlu adanya sinkronisasi data antara lembaga terkait dengan lembaga penyalur. Pemberian bantuan tersebut tentu diharapkan dapat menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat,” pungkas Fahmi. (*)