Anggaran MBG Terancam Dipangkas, Celios Usul Alihkan ke BST dan BSU

Poin Penting

• Menkeu Purbaya berencana memangkas anggaran MBG jika penyerapan hingga akhir Oktober tetap rendah.
• Celios mendukung langkah tersebut dan menyarankan pengalihan dana ke BST dan BSU yang lebih efektif mendongkrak daya beli rakyat.
• Realisasi anggaran MBG baru 34 persen, dengan 30 juta penerima dari target 82,9 juta orang.

Jakarta – Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika hingga akhir Oktober ini penyerapan anggaran MBG dinilai kurang maksimal.

Menanggapi rencana pemangkasan tersebut, Direktur Kebijakan Fiskal Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, memandang langkah Menkeu Purbaya sebagai strategi taktis untuk mengalihkan anggaran yang tidak terserap secara optimal ke program-program yang lebih berdampak langsung pada masyarakat kelas bawah.

“Ini kan tinggal tiga bulan lagi (sisa tahun 2025). Jadi, memang langkah Pak Purbaya itu bisa dibilang cukup taktis sebetulnya, untuk mendorong spending, belanja daya beli masyarakat,” sebutnya saat ditemui Infobank di sela-sela acara konferensi pers launching platform MBG Watch di Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.

Baca juga: Purbaya Bakal Pantau Penyerapan Anggaran MBG hingga Akhir Oktober 2025

Ia menjelaskan, dalam sisa waktu tiga bulan ke depan, memang dibutuhkan langkah yang bersifat extraordinary untuk menggenjot belanja atau daya beli masyarakat.

Mengingat sisa waktu yang singkat menjelang akhir tahun, pemerintah tak bisa lagi mengambil strategi penyesuaian yang bersifat long term untuk menggenjot daya beli masyarakat di tahun ini.

Jika masih tersisa satu semester, pemerintah bisa saja melakukan reviu ulang terhadap tender-tender pemerintah agar dilakukan percepatan penyerapan belanja kementerian/lembaga.

“Lalu, belanja pemerintah daerah itu juga bisa didorong. Termasuk program-program yang sifatnya multi-partnership, baik itu dengan perbankan, non-perbankan, tapi itu kan juga biasanya banyak masalah dan kompleks sekali. Butuh waktu,” jelas Media.

Baca juga: Purbaya Bakal Pantau Penyerapan Anggaran MBG hingga Akhir Oktober 2025

Ia sendiri menyatakan kesetujuan atas langkah yang diambil Menkeu Purbaya. Menurutnya, program MBG yang dijalankan pemerintah saat ini memang tidak efisien dan efektif, serta tak berdampak.

Ditambah, mereka yang masuk ke operasional layanan MBG berasal dari pemain-pemain besar, yang bukan dari kalangan petani kecil dan UMKM. Hal ini menyebabkan minimnya perputaran uang pada masyarakat kelas bawah.

“Jadi, pengaruh multiplier efeknya relatif kecil, sehingga kalau seandainya MBG itu tidak efektif, penyerapan anggaran kecil, lebih baik (dananya) digeser ke yang lain,” imbuhnya.

BST dan BSU Dinilai Lebih Efektif

Salah satu langkah paling masuk akal yang dapat dilakukan pemerintah di sisa waktu tiga bulan ini adalah mengalokasikan anggaran yang tidak terserap optimal ke program bantuan subsidi tunai (BST) maupun bantuan subsidi upah (BSU).

Seperti yang dilakukan pemerintah RI saat krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 pada akhir 2021, alokasi ke program bantuan subsidi tunai dan upah dinilai akan jauh lebih efektif mendorong daya beli masyarakat kelas bawah.

Tak hanya menggerakkan ekonomi sektor UMKM, BST maupun BSU berpotensi mengerek pertumbuhan kredit perbankan. Mengingat, melalui BSU dan BST, masyarakat memiliki likuiditas lebih untuk melakukan konsumsi.

“Bantuan subsidi upah uangnya langsung di kantong masyarakat. Jika masyarakat bawah itu cenderung spending ketimbang saving. Kalau masyarakat spending kemudian memutuskan beli motor atau kredit motor, otomatis otomotif setidaknya naik meskipun tak begitu melonjak signifikan,” cetus Media.

Baca juga: BSU Tahap 4 Kapan Cair? Ini Jadwal dan Cara Ceknya

Bahkan, bila dibandingkan dengan pemberian bantuan sembako seperti beras, bantuan langsung tunai tetap lebih baik dan memiliki multiplier effect yang lebih kuat bagi masyarakat kelas bawah.

“Masyarakat kelas bawah itu sebenarnya butuhnya cash, karena untuk memenuhi kebutuhan daily. Ditambah, pemain di sektor beras ini juga tak sederhana. Pasti banyak pertentangan juga,” sambungnya.

Realisasi Anggaran MBG Masih Rendah

Sebagai informasi, hingga awal Oktober 2025, realisasi anggaran MBG baru mencapai Rp21,64 triliun atau sekitar 34 persen dari total anggaran MBG 2025 yang sebesar Rp71 triliun.

Jumlah penerima manfaat MBG tercatat sekitar 30 juta orang dari total target 82,9 juta orang. (*) Steven Widjaja