Anggaran MBG Ditambah jadi Rp171 T, Sri Mulyani Minta BI dan OJK Lakukan Hal Ini

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto akan ditambah Rp100 triliun atau menjadi Rp171 triliun.

Diketahui, sebelumnya anggaran MBG dalam Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp71 triliun.

“Program makan bergizi gratis ini akan ditingkatkan dari Rp71 triliun naik atau ditambah Rp100 triliun maka menjadi Rp171 triliun,” kata Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Kamis, 30 Januari 2025.

Baca juga: Sri Mulyani Pangkas Anggaran K/L Rp256,1 T Respons Inpres Prabowo, Ini Detailnya

Sri Mulyani menjelaskan program unggulan Presiden Prabowo ini merupakan salah satu program yang langsung dimanfaatkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan menimbulkan dampak bagi perekonomian yang positif di berbagai wilayah Indonesia.

“Maka saya berharap bahwa ini akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi usaha kecil menengah di seluruh Indonesia,” paparnya.

Lebih lanjut, tambah Sri Mulyani, saat ini program MBG telah dilakukan secara bertahap, mulai jumlah sekolah yang ditargetkan maupun dari sisi sentra produksi program tersebut.

“Ini akan dilakukan secara bertahap dari mulai jumlah sekolah yang ditargetkan maupun dari sisi sentra-sentra produksi kami berharap karena bapak presiden akan terus meningkatkan anggaran untuk makanan bergizi gratis bisnis modelnya masih akan terus disempurnakan tata kelolanya juga diperkuat,” tambahnya.

Baca juga: Sri Mulyani Akui Pemangkasan Anggaran untuk Biayai Makan Bergizi Gratis

Butuh Dukungan BI dan OJK

Bendahara negara ini pun meminta kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yakni di dalamnya terdapat Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga penjamin Simpanan (LPS) untuk turut mendukung program MBG ini.

“Saya tahu dalam hal ini makroprudensial, mikroprudensial dan channeling serta fokus dari berbagai program kredit dan pembiayaan, apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan purchasing order untuk makan bergizi gratis dia seharusnya bisa mendapatkan kredit untuk bisa nambah modal kerja maupun dari sisi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu,” tuturnya. (*)

Editor: Galih Pratama