Ekonomi dan Bisnis

Anggaran Kartu Prakerja 2023 Dipatok Rp4,37 Triliun, Ini Rinciannya

Jakarta – Program Kartu Prakerja pada 2023 hanya menyasar sebanyak 1 juta individu penerima seiring dengan perubahan dari skema semi bantuan sosial (bansos) ke skema nasional. Anggaran yang dibutuhkan di tahun 2023 sendiri sebesar Rp4,37 triliun. 

Ketua Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja Ruddy Salahuddin mengatakan, berbeda dari pelaksanan program kartu prakerja tahun sebelumnya, kini peserta bisa mendapatkan nilai bantuan yang lebih besar yakni Rp4,2 juta per individu. Jumlah ini tentu saja lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya Rp3 5 juta per individu.

“Namun, pada skema normal kali ini biaya pelatihan menjadi lebih tinggi daripada insentifnya,” jelasnya di Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023. 

Ia merinci, dari Rp4,2 juta tersebut, terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600.000 yang akan diberikan sebanyak 1 kali, dan juga insentif survei Rp100.000 untuk dua kali pengisian survei. 

Berbeda dari skema semi bansos sebelumnya, di mana peserta mendapat biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif setelah pelatihan Rp2,4 juta yang diberikan sebanyak empat kali selama empat bulan (Rp600.000 per bulan), dan insentif survei sebesar Rp150.000.

Dikarenakan tidak lagi menggunakan skema semi bansos, program Kartu Prakerja pada 2023, bisa diikuti oleh  para penerima bansos dari kementerian/lembaga lainnya, seperti bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial, Bantuan Subsidi Upah, atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

Lanjutnya, pada tahap awal program Kartu Prakerja, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,67 triliun dengan menyasar 595.000 peserta. “Di mana program difokuskan sebagai bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja melalui pelatihan secara offline dan online, “ pungkasnya. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

Muhamad Ibrahim

Berpengalaman sebagai jurnalis sejak 2014. Saat ini bertugas menulis tentang isu nasional, internasional, ekonomi, perbankan, industri keuangan non-bank (IKNB), hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Recent Posts

OJK Siapkan Aturan Baru RBB, Begini Respons Purbaya

Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendukung rencana OJK menyesuaikan RBB agar perbankan lebih… Read More

10 seconds ago

Melangkah Menuju KBMI 2, Bank BPD Bali Catatkan Kinerja Positif di Triwulan I 2026

Poin Penting Bank BPD Bali mencatat modal inti Rp5,7 triliun dan menargetkan naik kelas ke… Read More

40 mins ago

ALTO luncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab

PT ALTO Network meluncurkan dua layanan digital terbaru, yaitu Askara Connect dan Askara Collab, untuk… Read More

4 hours ago

Ma’ruf Amin: Hijrah Finansial jadi Kunci Akselerasi Ekonomi Syariah Nasional

Poin Penting Hijrah finansial sebagai transformasi menyeluruh, bukan sekadar pindah produk keuangan, tetapi perubahan cara… Read More

4 hours ago

Kinerja 2025 Ciamik, Saham BBCA Diproyeksi Kembali Menguat

Poin Penting Saham BBCA turun sekitar 19 perse ytd, sejalan pelemahan IHSG, namun dinilai sebagai… Read More

4 hours ago

Whoosh Delay akibat Penumpang Tahan Pintu Kereta, KCIC Angkat Bicara

Poin Penting KCIC mengecam penumpang yang menahan pintu Whoosh di Padalarang karena melanggar aturan dan… Read More

4 hours ago