Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Erman Subekti)
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran Rp143,1 miliar untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di tahun depan. Hal ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Jumlah tersebut jauh lebih kecil dari anggaran untuk pembangunan IKN pada APBN 2024 yang sebesar Rp42,5 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mejelaskan menciutnya anggaran pembangunan IKN tahun 2025, disebabkan karena batas bawah atau basline yang sudah ditentukan.
Adapun, perubahan dari besaran anggaran IKN ini akan diputuskan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Makanya tadi dilihat IKN anggarannya masih kecil, karena itu tadi saya sampaikan semuanya di baseline. Dan ini untuk memberikan otoritas kepada presiden terpilih untuk menentukan sesuai prioritas,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025, Jumat, 16 Agustus 2024.
Baca juga: Anggaran Ketahanan Energi Tahun Pertama Prabowo Dialokasikan Rp421,7 Triliun, Untuk Apa Saja?
Selain itu, dalam kelanjutan pembangunan IKN, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah bertemu dengan Prabowo. Yang mana Prabowo berkomitmen untuk melanjutkannya.
“Namun karena beliau masih mau melihat seluruh APBN ini, ya nanti kita akan lihat, akan dialokasikan tambahan berapa,” imbuhnya.
Meski demikian, Bendahara Negara ini menekankan bahwa beberapa infrastruktur penting yang mampu menarik investasi akan menjadi prioritas pemerintah.
Baca juga: Sah! Program Makan Bergizi Gratis Masuk Anggaran Pendidikan 2025
“Apakah ruangannya seberapa besar, bagaimana nanti akan dialokasikan melalui PUPR atau langsung OIKN itu nanti juga akan opsi-opsi yang akan kita sampaikan atau berdasarkan kesiapan institusinya,” jelasnya.
Bila dibandingkan, anggaran IKN ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan anggaran program makan bergisi gratis Prabowo yang senilai Rp71 triliun pada pertamanya atau di 2025. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More