Anggaran Penerimaan Operasional BI Tahun 2019 Naik 7,92% Jadi Rp29,1 Triliun
Jakarta – Bank Indonesia (BI) menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) tahun 2019 ke Komisi XI DPR-RI. Dalam rapat Kerja Komisi XI dengan BI, anggaran penerimaan operasional BI yang disampaikan adalah sebesar Rp29,1 triliun dengan anggaran pengeluaran operasional sebesar Rp9,9 triliun.
Gubernur BI Perry Warjiyo di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018 merincikan, nilai anggaran penerimaan operasional yang disampaikan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2,13 triliun atau 7,92 persen bila dibandingkan dengan nilai anggaran penerimaan operasional 2018 yang sebesar Rp26,9 triliun.
“Untuk anggaran pengeluaran operasional 2019 naik Rp396 miliar atau 4,16 persen dibanding dengan nilai anggaran pengeluaran operasional 2018 yang sebesar Rp9,5 triliun,” ujarnya.
Baca juga: Tahun Depan Anggaran Gaji Pegawai BI Diusulkan Naik Jadi Rp3,54 Triliun
Dia mengungkapkan, untuk anggaran penerimaan operasional BI pada tahun depan terdiri dari hasil pengelolaan aset valuta asing (valas) yang sebesar Rp28,97 triliun, meningkat Rp2,18 triliun atau 8,14 persen dibandingkan dengan hasil pengelolaan aset valas tahun 2018 yang ditetapkan sebesar Rp26,79 triliun.
Kemudian untuk operasional kegiatan pendukung di 2019 disampaikan sebesar Rp36 miliar, menurun Rp5 miliar atau 13,29 persen dibandingkan dengan 2018 yang tercatat sebesar Rp41 miliar. Sementara penerimaan administrasi di 2019 adalah Rp87 miliar, turun Rp40 miliar atau 31,69 persen dibanding 2018 yang sebesar Rp127 miliar.
“Realisasi akan mencapai 100 persen sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. 2019 RATBI yang telah kami sampaikan masih didasarkan atas asumsi makro dalam RAPBN, yang tentu dengan melihat perekonomian terkini,” ucapnya. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More