Anggaran Belanja Negara Sisa 60 persen, ‘Bakal’ Buat Apa?

Menteri Keuangan Sri Mulyani beberkan dampak rupiah anjlok terhadap belanja subsidi. (Foto: Irawati)

Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga Juni 2023 realisasi belanja negara sudah mencapai Rp1.255,7 triliun atau 41% dari pagu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja). Artinya, masih ada sisa sebesar 60% lagi dari APBN yang masih bisa dibelanjakan, dengan jumlah total Rp3.000 triliun untuk tahun ini.

“Masih ada 60% dari APBN yang bisa dibelanjakan jumlah total Rp3.000 triliun adalah sebuah angka yang sangat besar kami akan terus mendukung berbagai aktivitas dalam rangka untuk menggunakan APBN,” ujar Sri Mulyani dalam ICEF 2023, Kamis 3 Agustus 2023.

Dia menyatakan bahwa sisa anggaran dari belanja tersebut akan digunakan untuk meningkatkan dan memperkuat penggunaan produk-produk dalam negeri. Utamanya di dalam hal pengadaan barang dan jasa negara atau PDN (Pengadaan Barang dan Jasa Negara) di berbagai sektor termasuk kementerian dan lembaga di tingkat pusat maupun daerah serta BUMN.

Adapun, kebijakan utama P3DN mampu mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri yang diharapkan mencapai 95% PDN dari total belanja pengadaan Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

Hingga saat ini, secara Nasional tercatat nilai belanja pengadaan barang/jasa pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp1.112,45 triliun dengan 5,3 juta paket pengadaan. Realisasi RUP sampai dengan saat ini sebesar Rp387,81 triliun dengan 768 ribu paket.

Dari nilai realisasi tersebut, sebesar Rp216,36 triliun atau sebesar 55,79% adalah PDN sedangkan sisanya masih dalam proses verifikasi tingkat TKDN-nya.

“Ini artinya kita masih banyak sekali belanja yang masih bisa dioptimalkan saya berharap pengadaan barang dan jasa dalam 6 bulan terakhir tahun 2023 itu betul-betul bisa mamacu penggunaan produk dalam negeri,” ungkap Menkeu.

Selain itu, pemerintah juga mendukung penggunaan produk lokal dengan terus memperkuat dari sisi produksinya yaitu daya saing kualitas dan kompetitif harga. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

Irawati