Bursa Efek Indonesia (BEI). (Foto: Istimewa)
Jakarta – PT Pelindo II (IPC) mengaku, saat ini pihaknya berencana melakukan pencatatan perdana saham (IPO) terhadap anak usahanya PT Jasa Armada Indonesia (JAI) dengan melepas saham maksimal sebesar 30 persen dari modal ditempat dan disetor penuh perseroan.
“Rencana IPO ini masih berproses regulator, bahkan belum mendapatkan pernyataan pra-efektif,” kata Direktur Keuangan Pelindo II, Iman Rachman di Jakarta, Selasa, 7 November 2017.
Menurut iman, saat ini perseroan bersama penjamin pelaksana emisi efek tengah melakukan non-deal roadshow (penjajakan) terhadap potensi-potensi di luar negeri.
Dia mengaku, sejauh ini pihaknya juga belum mengetahui besaran jumlah saham yang akan dilepas ke publik, karena harus menunggu terlebih dahulu hasil dari road show.
“Kalau izin dari pemegang saham mayoritas, maksimal sebanyak 30 persen. Kami juga tidak bisa menyebutkan perkiraan harga per saham,” kata Iman.
Iman mengungkapkan, komitmen JAI untuk melakukan IPO sudah ditunjukkan Pelindo II dengan melakukan penambahan modal ke JAI dengan menyerahkan 21 unit kapal atau senilai Rp348 miliar. “Karena tidak mungkin JAI mau melaksanakan IPO, tetapi cuma punya dua unit kapal,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Direktur Utama JAI, Dawam Atmosudiro mengatakan, melalui penambahan 21 kapal tersebut, maka saat ini perseroan memiliki 23 unit kapal.
Dia menyebutkan, sejauh ini JAI menguasai pangsa terbesar yang melayani 25 ribu kapal per tahun. Disisi lain pada 2016 perseroan mampu mencatatkan net profit margin sebesar Rp13,1 miliar.
“Kami merupakan satu-satunya perusahaan jasa pemanduan dan penundaan kapal yang berniat melakukan IPO. Kami berharap bisa bekerja lebih profesional dengan adanya dana segar dari IPO,” imbuhnya. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More