Jakarta – Eskalasi konflik di Timur Tengah dikhawatirkan dapat berdampak terhadap perekonomian global. Di domestik, berdasarkan data dari Bloomberg pada Jumat (4/10/2024) pukul 14.10 WIB, rupiah berada di level Rp15.494 per dolar AS atau melemah 0,42 persen.
Menanggapi hal ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan bahwa setiap saat perekonomian dihadapkan dengan gejolak yang perlu dimitigasi, termasuk dengan adanya eskalasi konflik di Timur Tengah.
“Makanya APBN kita itu, kita selalu sebut istilahnya shock absorber. Kita punya mekanisme untuk bagaimana kalau terjadi global shock, khususnya yang berdampak bagi masyarakat, itu bisa kita redam. Dan mekanisme existing yang ada di APBN itu bisa kita gunakan,” kata Febrio kepada wartawan di kompleks Kemenkeu, Jumat 4 oktober 2024.
Baca juga: BI Ungkap 3 Tantangan Besar Hantui Stabilitas Sistem Keuangan
Febrio menambahkan, dampak eskalasi Timur Tengah tersebut terhadap APBN relatif cukup aman. Terlebih, rupiah menguat beberapa waktu terakhir dan tingkat suku bunga acuan sudah mulai dipangkas baik global maupun domestik.
“Dan juga harga komoditasnya juga sudah mulai lebih rendah dibandingkan pertengahan tahun kemarin. Sampai akhir tahun ini untuk pelaksanaan APBN 2024 kita relatif sudah aman,” pungkasnya.
Yang menjadi tantangan ke depan, tambah Febrio yakni mengantisipasi dan memitigasi untuk tahun 2025 dengan situasi ketidakpastian global yang masih akan tetap sama. (*)
Editor: Galih Pratama
Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) buka suara terkait isu serangan ransomware terhadap… Read More
Jakarta– Di Industri musik Tanah Air, nama Fajar Satritama sudah tidak asing terdengar. Ia dikenal… Read More
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan kasasi yang diajukan PT Sri Rejeki Isman… Read More
Jakarta - Setelah didera kerugian selama empat tahun berturut-turut, KB Bukopin Finance (KBBF) mulai bangkit… Read More
Jakarta - Stasiun Whoosh Karawang akan resmi melayani penumpang mulai 24 Desember 2024. Pembukaan ini… Read More
Jakarta – Pemerintah tengah mempersiapkan aturan mengenai revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA)… Read More