Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu
Jakarta – Eskalasi konflik di Timur Tengah dikhawatirkan dapat berdampak terhadap perekonomian global. Di domestik, berdasarkan data dari Bloomberg pada Jumat (4/10/2024) pukul 14.10 WIB, rupiah berada di level Rp15.494 per dolar AS atau melemah 0,42 persen.
Menanggapi hal ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan bahwa setiap saat perekonomian dihadapkan dengan gejolak yang perlu dimitigasi, termasuk dengan adanya eskalasi konflik di Timur Tengah.
“Makanya APBN kita itu, kita selalu sebut istilahnya shock absorber. Kita punya mekanisme untuk bagaimana kalau terjadi global shock, khususnya yang berdampak bagi masyarakat, itu bisa kita redam. Dan mekanisme existing yang ada di APBN itu bisa kita gunakan,” kata Febrio kepada wartawan di kompleks Kemenkeu, Jumat 4 oktober 2024.
Baca juga: BI Ungkap 3 Tantangan Besar Hantui Stabilitas Sistem Keuangan
Febrio menambahkan, dampak eskalasi Timur Tengah tersebut terhadap APBN relatif cukup aman. Terlebih, rupiah menguat beberapa waktu terakhir dan tingkat suku bunga acuan sudah mulai dipangkas baik global maupun domestik.
“Dan juga harga komoditasnya juga sudah mulai lebih rendah dibandingkan pertengahan tahun kemarin. Sampai akhir tahun ini untuk pelaksanaan APBN 2024 kita relatif sudah aman,” pungkasnya.
Yang menjadi tantangan ke depan, tambah Febrio yakni mengantisipasi dan memitigasi untuk tahun 2025 dengan situasi ketidakpastian global yang masih akan tetap sama. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting GoPay kini bisa tarik tunai tanpa kartu di seluruh ATM BRI dan Bank… Read More
Poin Penting BRI Kanwil Jakarta II menambah kuota mudik gratis menjadi 2.750 pemudik dengan 55… Read More
Poin Penting BRI Life menghadirkan asuransi digital MODI-MOtraveling untuk melindungi pemudik Lebaran 2026 dari risiko… Read More
Poin Penting Adira Finance memberangkatkan 300 pemudik dari Jabodetabek menuju Solo dan Yogyakarta melalui program… Read More
Poin Penting Bank Indonesia membeli Surat Berharga Negara (SBN) Rp86,16 triliun hingga 16 Maret 2026,… Read More
Poin Penting BI menegaskan tidak membatasi transaksi valuta asing, tetapi memperketat kewajiban dokumen underlying untuk… Read More