Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Heru Pambudi mengatakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 didesain untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, arsitektur APBN 2024 dirancang untuk mampu merespon dinamika perekonomian serta tantangan global maupun nasional, termasuk geopolitik yang dapat menimbulkan berbagai tekanan yang nyata terhadap perekonomian.
Baca juga: Jokowi Sampaikan Postur RAPBN 2024, Belanja Negara Capai Rp3.304 T
“Pada tahun depan situasi global ini masih terus dinamis termasuk didalamnya masalah ekonomi, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan geopolitik yang semua ini menimbulkan tekanan-tekanan yang nyata terhadap ekonomi dunia dan pasti Indonesia,” ujar Heru dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik APBN 2024, Rabu 30 Agustus 2023.
Disamping itu, perang Ukraina masih terus berlanjut bahkan bisa bergeser lebih luas lagi dalam bentuk perang lain. Meskipun, Indonesia diyakini akan bisa menunjukan kinerja ekonomi yang baik dibandingkan dengan negara lain, namun harus senantiasa berkomitmen dalam menjaga APBN agar bisa berkerja dengan baik.
“Indonesia dalam masa pandemi khususnya 2-3 tahun terakhir masih bisa menunjukan kinerja yang baik, Sementara di negara-negara lain masih berjuang. Kita masih menunjukan perkembangan, ada pertumbuhan yang relatif bagus 5,1 persen pada semester I 2023. Ini adalah satu berkah bagi Indonesia,” ungkapnya.
Baca juga: Anggaran Pemilu 2024 Capai Rp37,4 Triliun, Termasuk Putaran Kedua?
Dia pun menyingung masalah kekeringan yang sudah melanda di sejumlah wilayah di Indonesia. Artinya, peran APBN akan terus berjalan untuk menyelesaikan permasalahan atau tantangan yang melanda.
“Tidak mudah karena perannya masih jalan terus, kalau urusan yang di hari-hari keringnya ya jalan terus. Beberapa daerah sudah mulai kehabisan air bersih, jangankan untuk padi untuk minum sendiri saja sudah susah,” katanya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More