Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Heru Pambudi mengatakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 didesain untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, arsitektur APBN 2024 dirancang untuk mampu merespon dinamika perekonomian serta tantangan global maupun nasional, termasuk geopolitik yang dapat menimbulkan berbagai tekanan yang nyata terhadap perekonomian.
Baca juga: Jokowi Sampaikan Postur RAPBN 2024, Belanja Negara Capai Rp3.304 T
“Pada tahun depan situasi global ini masih terus dinamis termasuk didalamnya masalah ekonomi, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan geopolitik yang semua ini menimbulkan tekanan-tekanan yang nyata terhadap ekonomi dunia dan pasti Indonesia,” ujar Heru dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik APBN 2024, Rabu 30 Agustus 2023.
Disamping itu, perang Ukraina masih terus berlanjut bahkan bisa bergeser lebih luas lagi dalam bentuk perang lain. Meskipun, Indonesia diyakini akan bisa menunjukan kinerja ekonomi yang baik dibandingkan dengan negara lain, namun harus senantiasa berkomitmen dalam menjaga APBN agar bisa berkerja dengan baik.
“Indonesia dalam masa pandemi khususnya 2-3 tahun terakhir masih bisa menunjukan kinerja yang baik, Sementara di negara-negara lain masih berjuang. Kita masih menunjukan perkembangan, ada pertumbuhan yang relatif bagus 5,1 persen pada semester I 2023. Ini adalah satu berkah bagi Indonesia,” ungkapnya.
Baca juga: Anggaran Pemilu 2024 Capai Rp37,4 Triliun, Termasuk Putaran Kedua?
Dia pun menyingung masalah kekeringan yang sudah melanda di sejumlah wilayah di Indonesia. Artinya, peran APBN akan terus berjalan untuk menyelesaikan permasalahan atau tantangan yang melanda.
“Tidak mudah karena perannya masih jalan terus, kalau urusan yang di hari-hari keringnya ya jalan terus. Beberapa daerah sudah mulai kehabisan air bersih, jangankan untuk padi untuk minum sendiri saja sudah susah,” katanya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More