Jakarta — Chief Economist ASEAN +3 Macroeconomic Research Office (AMRO) Dr. Hoe Ee Khor menilai, ekonomi negara Indonesia termasuk yang tidak berdampak akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.
Bahkan Hoe Ee Khor menyebut, Indonesia dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk menarik investasi manufaktur dari China seperti yang dilakukan oleh negara Vietnam, Malaysia dan Thailand.
“Saya rasa Indonesia tidak terlalu terdampak perang dagang seperti negara lain. Di Indonesia ada juga potensi mendapatkan perpindahan manufaktur tetapi memang dalam jangka panjang,” kata Hoe Ee Khor di Kompleks Perkantoran BI Jakarta, Selasa, 18 Juni 2019.
Menurutnya, AS dan Tiongkok akan sama-sama dirugikan, terlebih jika tambahan kebijakan nontarif juga diterapkan. Oleh karena itu, otoritas di kawasan harus terus waspada mengingat risiko menjadi semakin nyata.
Pada skenario terburuk, AMRO memperkirakan eskalasi ketegangan perdagangan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN sebanyak 40 bps. Di situasi ekstrem ini, AS dan Tiongkok diasumsikan akan mengenakan tarif sebesar 25 persen untuk semua impor antara kedua negara.
“Dalam jangka pendek, dampak negatif terhadap pertumbuhan di beberapa negara- negara kawasan secara absolut juga berpotensi lebih besar, yaitu mencapai 100 bps,” tukasnya. (*)
Editor: Paulus Yoga
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More
Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More
Jakarta - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More
Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More