Alokasi PMN Rp2 T Kembali dibahas di DPR

Alokasi PMN Rp2 T Kembali dibahas di DPR

DPR Setujui RUU PNBP Dibahas Lebih Lanjut
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin

Jakarta–Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui komisi XI DPR kembali membahas rencana kerja PT Sarana Multi Infrasruktur yang mendapatkan Penyertaan Modal Negara pada APBN-Perubahan 2015, kendati sebelumnya komisi XI sudah menyetujui PMN sebesar Rp 2 triliun untuk PT SMI. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI, Jon Erizal menyebut, pasalnya saat itu, direksi PT SMI belum menjelasakan rencana kerjanya.

Pada pembahasan kali ini, Rapat komisi IX DPR turut menghadirkan Sekjen Kementerian Keuangan, Dirjen Kekayaan Negara, dan Direktur Utama PT SMI, Emma Sri Martini beserta direksi untuk mendengarkan penjelasan secara mendetail mengenai rencana kerja PT SMI.

Jon menambahkan, respon para Anggota Komisi XI terhadap rencana kerja semuanya positif. Hanya saja, lanjutnya, hasil rapat kali ini tidak membuat kesimpulan, mengingat masih beberapa hal yang ditanyakan oleh para Anggota Komisi XI, diharapkan dapat dijawab Direksi PT SMI secara tertulis.

“So far, saya rasa sudah tidak ada masalah. Panja belum menyimpulkan itu, supaya semua jawaban dulu masuk dan catatan itu dibuat detail dari PT SMI, termasuk Sekjen Kemenkeu dan Dirjen Kekayaan Negara. Kemudian nanti pada hari Kamis (17/12/15) depan, kita akan buat keputusan dan kesimpulan bersama dengan seluruh anggota komisi,” papar Jon.

Sebagaimana diketahui, PT SMI mendapatkan alokasi total PMN sebesar Rp 20,356 triliun, yang terdiri dari Rp 2 triliun berupa fresh money, yang sebelumnya telah disetujui Komisi XI. Sementara, Rp 18,356 triliun merupakan pengalihan investasi Pemerintah dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Untuk PMN fresh money sebesar Rp 2 triliun, saat ini sedang menunggu proses pencairan (PP No 61 Tahun 2015).

“Tapi untuk penggabungan (PIP dan PT SMI), saya menyampaikan, harus ada kesiapan lebih jauh. Tentunya, pemerintah bahkan sudah menyiapkan rencana Undang-undang yang berkaitan dengan lembaga baru, yaitu Rancangan Undang-undang Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (RUU LPPI). Banyak masukan dari para Anggota juga, bahwa lembaga ini harus betul-betul bisa mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan,” imbuh Jon.

Dia  menilai, lingkup kerja LPPI yang cukup luas, yakni tidak hanya infrastruktur, bahkan mencakup pertanian, perikanan, dan lainnya. “Jangan sampai menjadi bias. Sehingga, perlu pengelolaan yang baik” ujar dia.

Masih dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI Willgo Zainar yakin, Komisi XI dapat menerima rencana kerja proposal PT SMI. Sehingga bisa dipastikan, PMN dapat diterima dengan mulus oleh PT SMI. Apalagi, selama 2009-2014, PT SMI mnendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Kami melihat PT SMI ini, secara komersialnya sangat sehat sekali. Dengan pertumbuhan aset dan keuntungan sangat memuaskan sekali. Jadi tidak ada satu hal yang menjadi kendala pada hari ini untuk kita memberikan persetujuan kepada SMI,” ujar dia.

Willgo berharap, nantinya pembiayaan PT SMI tidak hanya terkait dengan infrastruktur fisik, tetapi tapi juga beberapa energi terbarukan. Sehingga ia yakin, PT SMI menjadi sebuah solusi bagi pembiayaan infrastruktur Tanah Air.

“Saya berharap, PT SMI tentu mampu mengasesment dari pada proyek infrastruktur mana yang bisa di biayai, termasuk membiayai 30% poyek infrastruktur, dimana 70%-nyadi biayai oleh BUMN ini mendapat penugasan infrastruktur dari Pemerintah,” pungkas Willdo.(*) Rezkiana Nisaputra

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Segera Daftarkan Diri Anda Menjadi Kontributor di

Silahkan isi Form di bawah ini

[ultimatemember form_id=”1287″]