Ilustrasi aliran modal asing di Indonesia. (Foto: Istimewa)
Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatatkan aliran modal asing keluar atau capital outflow dari Indonesia senilai Rp2,67 triliun pada minggu kedua Maret 2023.
Berdasarkan data transaksi yang dihimpun Bank Indonesia (BI) periode 6 Maret 2023 hingga 9 Maret 2023, nonresiden di pasar keuangan domestik jual neto Rp2,67 triliun.
“Terdiri dari jual neto Rp3,03 triliun di pasar SBN (Surat Berharga Negara) dan beli neto Rp0,36 triliun di pasar saham,” ujar Direktur Departemen Komunikasi BI Fadjar Majardi, Jumat, 10 Maret 2023.
Sementara itu, premi risiko investasi atau premi credit default swaps (CDS) Indonesia 5 tahun naik ke level 93,26 bps per 9 Maret 2023 dari 84,64 bps per 3 Maret 2023.
Dengan demikian, selama tahun 2023, berdasarkan data setelmen sampai dengan 9 Maret 2023, nonresiden beli neto Rp34,56 triliun di pasar SBN dan jual neto Rp0,24 triliun di pasar saham.
Selain itu, BI juga melaporkan perkembangan nilai tukar 6 Maret sampai dengan 10 Maret 2023. Tercatat, nilai tukar per hari Kamis (9/3), rupiah ditutup di level (bid) Rp15.420 per dolar AS, dan dibuka pada level (bid) Rp15.470 per dolar AS pada Jumat (10/3).
Kemudian, yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun naik ke 6,99% pada Kamis (9/3) dan kembali turun di level 6,95% pada Jumat (10/3).
Sementara untuk indeks dolar (DXY) menguat ke level 105,31 dan yield UST (US Treasury) dengan tenor 10 tahun turun ke level 3,903%. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting BTN telah menyalurkan 6 juta unit KPR sejak 1976 hingga April 2026 dengan… Read More
Poin Penting ALTO luncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab untuk mengintegrasikan pemantauan, pengelolaan, dan analisis… Read More
Poin Penting optimistis pertumbuhan KPR tetap positif dalam 3–5 tahun ke depan, dengan target peningkatan… Read More
Poin Penting ALTO Network memproses ~30 juta transaksi per hari hingga Maret 2026, dengan kontribusi… Read More
Poin Penting RUPST OCBC sepakat untuk membagikan dividen tunai Rp1,03 triliun atau Rp45 per saham… Read More
Poin Penting ALFI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi regulasi KBLI 2025 karena dinilai memicu inefisiensi dan… Read More