Jakarta – Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia (HIMBARSI) meresmikan Alfi Wijaya sebagai ketua umum periode 2024-2029. Pemilihan ini dilangsungkan dalam Musyawarah Nasional HIMBARSI yang diselenggarakan pada 5-7 Desember 2024 di Surabaya.
Alfi Wijaya sendiri merupakan Direktur Utama BPRS Harta Insan Karimah (HIK). Sosok ini juga didapuk menjadi Sekretaris Jenderal Kompartemen BPR Syariah Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO).
Alfi berujar bahwa HIMBARSI merupakan transformasi dari Kompartemen BPR Syariah ASBISINDO sebagai respons atas aspirasi dari anggota BPRS Seluruh Indonesia untuk kemandirian organisasi.
Dengan demikian, Alfi berharap bahwa hubungan baik dengan ASBISINDO dengan HIMBARSI akan terus dijaga dan ditingkatkan, sehingga tetap berkontribusi pada kemajuan industri perbankan syariah.
”Kami berharap dengan deklarasi secara resmi ini, HIMBARSI akan lebih aktif berkontribusi kepada anggota BPR Syariah seluruh Indonesia agar semakin berkembang dalam berkolaborasi serta menjalankan kemitraan strategis dengan regulator dan pemangku kepentingan lainnya untuk kemajuan industri BPR Syariah,” terangnya.
Baca juga: Netflix hingga Spotify Kena PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025
Terkait program ke depan, lanjut Alfi, HIMBARSI akan memulai dengan penyusunan kepengurusan secara lengkap yang akan dibantu oleh tim formatur yang ditetapkan oleh Munas.
Kemudian, HIMBARSI akan memperkenalkan organisasi ini kepada para pemangku kepentingan utama dan mitra strategis.
Beberapa mitra yang dimaksud meliputi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Indonesia, Kementerian, Asosiasi, Majelis Ulama Indonesia, dan lain sebagainya.
Selain itu, HIMBARSI akan melanjutkan program-program yang telah baik selama dalam naungan Kompartemen BPR Syariah ASBISINDO, sekaligus menambahkan hal-hal baru dan inovatif untuk pengembangan industri BPR Syariah.
Baca juga: Resmi! Himbarsi Kini jadi Organisasi Baru Industri BPRS
Sebagai organisasi baru, maka upaya pengenalan HIMBARSI kepada masyarakat menjadi salah satu agenda utama dalam kegiatan nasional maupun kegiatan di tiap DPW.
“Kebutuhan masyarakat terhadap produk keuangan dan perbankan syariah serta pesatnya proses konversi BPR menjadi BPR Syariah saat ini sedang berlangsung akan bisa memberikan peluang penambahan anggota di tahun 2025 ke depan,” tukasnya. (*) Mohammad Adrianto Sukarso
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More