Jakarta – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) secara resmi mengusulkan agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut subisidi solar untuk armada (truk) angkutan barang/kontainer logistik.
Alasannya, adanya subsidi pada solar justru membuat antrean panjang sehingga berdampak terhadap terlambatnya waktu pengiriman barang.
“Benar, kami sudah mengusulkan kepada Pemerintah. Kami melihat permasalahan ini selalu berulang dari tahun ke tahun. Bagaimana truk-truk pengangkut barang ini harus mengantre berjam-jam, bahkan seharian lebih hanya untuk mendapatkan solar bersubsidi. Dari tahun ke tahun selalu seperti itu. Artinya ada (kebijakan) yang salah,” ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, kepada media Rabu, 20 April 2022.
Dengan harus antre demikian lama, menurut Yukki, perusahaan logistik harus menanggung komplain dari pelanggan karena kiriman barang menjadi lebih lama sampai di tujuan. Tak hanya itu, biaya logistik juga membengkak karena waktu pengiriman yang menjadi demikian lama, sehingga perusahaan logistik harus membayar demurage sebesar Rp650.000 per hari.
“Padahal solar (bersubsidi) itu hak kami, tapi sangat susah didapatkan. Berdasar informasi dari anggota kami di lapangan, ada indikasi solar bersubsidi ini justru diborong oknum tertentu untuk dijual ke industri perkebunan dan pertambangan yang harusnya mengkonsumsi Dexlite,” tutur Yukki.
Yukki menjelaskan, praktik penyelewengan di lapangan ini dapat terjadi lantaran adanya perbedaan mencolok antara harga solar non subsidi (Dexlite) yakni Rp12.150-Rp13.200 per liter dengan harga solar bersubsidi yang hanya Rp5.150 per liter.
Dengan disparitas harga yang demikian tinggi, maka sangat berpotensi memunculkan spekulan atau tengkulak. Dan pada akhirnya, lanjut Yukki, membuat kebijakan pemberian subsidi oleh pemerintah yang niatnya bagus, menjadi tidak tepat sasaran.
“Dari pemikiran itulah kami berkesimpulan, sebaiknya tidak usah ada lagi solar bersubsidi. Cukup ada satu jenis solar (dexlite) saja di SPBU. Dengan begitu bagi kami para pengusaha, justru ada kepastian,” tambah Yukki.
Usulan penghapusan BBM solar bersubsidi tersebut, diakui Yukki merupakan pilihan sulit bagi ALFI dan seluruh anggota. Sebab, mereka terpaksa harus menaikkan tarif pengiriman. Hal ini lantaran BBM merupakan komponen terbesar dalam struktur biaya angkutan barang.
“Tapi bagi kami itu lebih realistis. Ketimbang secara kebijakan seolah-olah ada subsidi tapi manfaatnya tidak sampai juga ke kami. Maka sebaiknya sekalian tidak perlu ada (solar bersubsisi) saja. Sekarang tinggal pemerintah seperti apa. Yang jelas usul sudah kami sampaikan, tinggal pemerintah yang memutuskan,” tegas Yukki. (*)
Jakarta – Sejumlah perusahaan modal ventura merespons rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen… Read More
Jakarta – PT Bank QNB Indonesia Tbk ("Bank"), anak usaha QNB Group, institusi finansial terbesar… Read More
Jakarta - PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) pada hari ini (18/11) telah melangsungkan Rapat… Read More
Dukung Akses Telekomunikasi danInformasi, IIF Salurkan Kredit SindikasiRp500 miliar. PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF)bekerja sama… Read More
Jakarta - PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) resmi menjual salah satu kepemilikan aset propertinya, yakni… Read More
Jakarta - Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (kode saham: BBNI) menempati posisi penting… Read More