Jakarta – Saat ini, ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik terus menjadi isu utama, terutama bagi kelompok minoritas dan rentan. Dengan menyadari potensi keberagaman sebagai kekuatan, upaya meningkatkan inklusi sosial semakin gencar dilakukan.
Diversitas, kesetaraan, dan inklusi menjadi pijakan utama dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs berkomitmen untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.
Dengan memperhatikan keberagaman budaya, etnis, dan sosial, SDGs mendorong kolaborasi lintas sektor dan pemberdayaan individu untuk mencapai tujuan bersama, menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.
Hal ini menjadi kajian yang dilakukan oleh Perhimpunan Manajemen Sumberdaya Manusia (PMSM) Indonesia dan BINUS University melalui penelitian bertajuk ‘Pelaksanaan Praktik Keberagaman, Kesetaraan dan Inklusivitas (Diversity, Equity and Inclusion/DEI) Perusahaan di Indonesia’.
Baca juga: Laporan Talent Acquisition Insights 2024: 69 Persen Perusahaan di RI Bekukan Perekrutan
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai isu keberagaman, kesetaraan dan inklusivitas yang masih menjadi tantangan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.
Professor in Information Systems BINUS University, Prof. Dr. Meyliana mengatakan, penelitian ini bertujuan untuk memahami tingkat kesadaran dan pemahaman pemimpin bisnis mengenai pentingnya praktik DEI di perusahaan mereka.
Selain itu untuk memahami pelaksanaan strategi, kebijakan, proses dan praktik SDM perusahaan yang berkaitan dengan DEI.
“Terakhir untuk memahami berbagai hambatan pelaksanaan praktik DEI di lapangan dan praktik SDM terbaik (best practice) untuk mengatasinya,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden RI Angkie Yudistia menyebut pemerintah Indonesia berusaha menjamin kesetaraan dengan mengeluarkan peraturan dan perundangan bagi penyandang disabilitas. UU No. 8 Tahun 2016 menjadi pendorong bagi kesetaraan.
“Penyandang disabilitas yang tadinya sulit mendapatkan sekolah, sekarang sekolah inklusi sudah mulai semakin berkembang, sekolah luar biasa juga semakin banyak. Kalau dulu aku cari sekolah luar biasa susah sekali, sekolah umum yang ngerti disabilitas juga nggak ada. Untuk itulah pentingnya Inklusifitas,” ungkap Angkie yang juga penyandang disabilitas rungu.
Prof Meyliana menambahkan pentingnya peranan kolaborasi pentahelix. Pemerintah adalah sebagai regulator, fasilitator, penyedia layanan untuk meningkatkan penerapan DEI pada lingkup institusi, baik pemerintahan maupun swasta.
Baca juga: Aplikasi Ini Bisa Bantu Karyawan Hindari Jeratan Pinjol Ilegal
Akademisi pada perguruan tinggi dapat mengintegrasikan teknologi dan ilmu pengetahuan terkini yang dapat berkontribusi meningkatkan kapabilitas SDM dalam penerapan DEI.
Kelembagaan dan industri tentunya berperan sebagai wadah utama pemberdayaan manusia yang berkesinambungan.
“Tidak kalah penting, media memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesadaran, mendidik, dan memotivasi para pemangku kepentingan dan masyarakat,” pungkas Meyliana. (*) Alfi Salima Puteri
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More
Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More
Jakarta - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More
Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More