Jakarta–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku masih menunggu Pemerintah Provinsi Banten mengajukan nama pemegang saham pengendali (PSP) terkait rencana akuisisi PT Bank Pundi Indonesia Tbk melalui PT Banten Global Development.
Pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan OJK, Irwan Lubis di Jakarta, Rabu, 13 Januari 2016. Menurutnya, saat ini proses akuisisi Bank Pundi oleh Pemprov Banten berjalan normal dan sesuai aturan.
“Sejauh ini kami belum menerima pengajuan nama Pemegang Saham Pengendali Bank Pundi. Selanjutnya kami akan meneliti lebih lanjut dokumen-dokumen, dan melaksanakan fit and proper test,” ujarnya.
Lebih lanjut Irwan mengungkapkan, bahwa rencana pembentukan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten dengan mengakuisisi Bank Pundi sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 5/2013 tentang Pembentukan BPD Banten.
“Sudah ada Perda (Pemrov Banten) yang mengatakan tentang pembentukan bank. Di sini, Pemda Banten memilih pendirian bank baru atau akuisisi. Yang mereka minati adalah mengakuisisi Bank Pundi,” ucapnya.
Dia menilai, sejauh ini proses akuisisi yang dilakukan Pemprov Banten melalui PT BGD sudah berjalan sesuai aturan. “Badan hukum calon investor sudah jelas, dananya jelas, sumber dana juga jelas dan rencana bisnisnya pun jelas,” tutupnya. (*) Rezkiana Nisaputra
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More
Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More
Jakarta - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More
Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More