Ratusan warga Rembang yang tergabung dalam Laskar Brotoseno melakukan aksi unjuk rasa didepan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (15/3/2017). Dalam aksinya ratusan Laskar Brotoseno mendukung pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di wilayah Rembang dan keprihatinan atas terancamnya aset negara yang di kuasai oleh asing.
Jakarta – Masyarakat Kabupaten Rembang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Madani Rembang (FMMR) berharap agar hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) mengenai kelayakan pabrik semen di Rembang bersifat obyektif.
KLHS yang merupakan kajian oleh tim dari pemerintah itu diminta untuk bisa menyampaikan kebenaran mengenai polemik pabrik semen di Rembang tanpa ada pengaruh atau intervensi dari pihak mana pun.
Dalam jumpa pers dengan puluhan wartawan di Rembang, kemarin, Koordinator FMMR, Jumali menyatakan, berdasarkan berbagai kajian yang dilakukan oleh pakar ekologi, seharusnya wilayah di Gunem termasuk wilayah yang boleh dilakukan penambangan.
Oleh karena itu, ada beberapa pernyataan yang disuarakan oleh FMMR menjelang diumumkannya hasil KLHS oleh pemerintah. Pernyataan itu antara lain adalah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih sebagai Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK), bukan merupakan wilayah terlarang untuk segala aktivitas pertambangan.
FMMR juga mengutuk keras upaya-upaya penolakan yang diyakini sebagai tindakan politisasi terhadap proses pembangunan pabrik semen yang dilakukan oleh sekelompok LSM dari luar yang mengatasnamakan warga Rembang.
“Gerakan tolak semen yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bukan dari Kabupaten Rembang sudah membuat resah. Kami warga Rembang Percaya bahwa negara tidak akan kalah oleh sekelompok LSM yang anti pembangunan di Rembang,” ungkap Jumali dalam siaran pers yang diterima Infobank di Jakarta, Selasa, 4 April 2017.
Terkait dengan adanya penolakan pabrik semen dari warga luar Rembang, FMMR akan bertindak tegas jika itu dilakukan di Kabupaten Rembang. Bahkan mereka akan mengusir, jika penolak semen dari luar Rembang menggelar demosntrasi di Kabupaten Rembang.
“Kami warga Rembang mendukung PT Semen Indonesia untuk beroperasi di Rembang agar dapat meningkatkan roda perekonomian dan memutus mata rantai kemiskinan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, FMMR juga mengeluarkan pernyataan yang menyebut wilayah Rembang bukan merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng. Pihaknya siap membeberkan data-data dan hasil penelitian yang menunjukan bahawa Rembang bukan wilayah Kendeng. (*)
Oleh Wilson Arafat, Bankir senior, Spesialisasi di bidang GRC, ESG, dan Manajemen Transformasi MEMASUKI 2026,… Read More
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More