Akselerasi Ekonomi Syariah Terus Digenjot, KNEKS Kolaborasikan Semua Ekosistem

Poin Penting

• KNEKS dorong akselerasi ekonomi syariah nasional melalui kolaborasi lintas ekosistem dan penguatan peran daerah dalam kebijakan RPJMD dan RPJPD.
• Kontribusi ekonomi syariah terus meningkat, mencapai 26,7 persen terhadap PDB nasional dengan aset keuangan syariah tumbuh 12 persen menjadi Rp12.072 triliun.
• Pemprov Jatim dan ITS jadi contoh implementasi ekonomi syariah, lewat sinergi KDEKS Jatim dan pembentukan Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (Zona KHAS) di kampus.

Surabaya - Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menilai perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia berkembang dengan baik. Meski demikian, akselerasi dan kolaborasi antar-stakeholder serta ekosistem masih perlu diperkuat agar pertumbuhan semakin cepat.

Menurut Sholahudin Al Aiyub, Direktur Eksekutif KNEKS, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah tak lepas dari itikad kuat dari pemerintah. Hal ini tecermin dalam langkah pemerintah mendorong ekonomi syariah sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045.

"Bukan hanya di tingkat nasional, namun juga daerah. Pemerintah daerah sudah bisa memasukkan kebijakan ekonomi syariah dalam RPJPD dan RPJMD, serta memanfaatkan sistem SIPD," terang Sholahudin di acara Media Briefing KNEKS di Surabaya, 4 November 2025.

Selain itu, di beberapa program prioritas juga dimasukkan ekonomi dan keuangan syariah. Misal untuk koperasi desa Merah Putih dimungkinkan untuk dibuka layanan syariahnya. Lalu, di program Makan Bergizi Gratis (MBG) pun demikian, keuangan sosial syariah bisa berkembang dengan memberikan bantuan, seperti pembangunan dapur MBG.

"Lalu, keseriusan pemerintah dalam mengelola ekonomi haji dan umrah. Serta, meningkatnya pencapaian ekonomi dan keuangan syariah. Pertumbuhannya sangat menggembirakan. Pertumbuhan itu tentu ada kontribusi pemerintah," jelas Sholahudin.

Baca juga: Presiden Prabowo Minta Menu Makan Bergizi Gratis Tambah Lauk, Ini Alasannya

Saat ini yang masih menjadi pekerjaan rumah ialah soal tingkat literasi keuangan syariah yang masih di angka 43 persen dan inklusi 13 persen. Karena itu, KNEKS bersama Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) serta stakeholders lainnya akan terus mengakselerasi dan meningkatkan kolaborasi.

"Kami juga gencar dalam mensinergikan dan mengolaborasikan ekosistem yang ada, misal pesantren. Ekonomi syariah merupakan ekonomi berjemaah, jadi harus bergerak bersama dan menjadi ruh bersama," ungkap Sholahudin.

Kontribusi Ekonomi Syariah Naik ke 26,7 Persen PDB

Pada kesempatan yang sama, Sutan Emir Hidayat, Direktur Inftastruktur Ekosistem Syariah KNEKS, mengatakan, hingga saat ini kontribusi ekonomi syariah terus meningkat, pencapaian di Triwulan II 2025 mencapai 26,7 persen dari total produk domestik bruto (PDB), meningkat dari posisi triwulan sebelumnya sebesar 25,8 persen.

"Per Juni ekspor halal mencapai USD35,9 miliar. Pertumbuhan ekspor ini menjadi momentum baru setelah perlambatan di periode sebelumnya," jelas Emir.

Baca juga: Airlangga Optimistis Ekonomi Syariah RI Duduki Peringkat Satu Secara Global di 2026

Namun, pertumbuhan itu juga mesti dicermati karena sangat bergantung geopolitik global, di mana kita masih bergantung pada Amerika Serikat dan Tiongkok. Karena itu, KNEKS merekomendasikan kebijakan diversifikasi negara tujuan ekspor, seperti negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Lalu, dari sisi keuangan syariah juga meningkat dan kontribusinya cukup besar, karena hitungan KNEKS berbeda dengan Otoritas Jasa Keuangan, di antaranya dengan memasukkan koperasi syariah.

"Per Agustus 2025 total aset keuangan syariah Rp12.072 triliun tumbuh 12 persen lebih secara tahunan. Pangsa keuangan syariah sudah 30 persen," terang Emir.

Emir mengungkapkan, pihaknya perlu menarasikan hal ini karena dari data yang disampaikan jika hanya perbankan 7 persen tentu keuangan syariah jadi terlihat kecil, dan tidak menggambarkan keseluruhan keuangan syariah.

"Kami juga mendorong agar Rancangan Undang-Undang Ekonomi Syariah segera dibahas dan menjadi Undang-Undang," ungkap Emir.