Jakarta – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran sangat besar dalam perekonomian nasional yang menjadi penggerak ekonomi dalam menjalankan kegiatan usaha produktif dan menyerap tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk itu, UMKM perlu tetap waspada dan siap menghadapi kondisi ketidakpastian ke depan di tengah ancaman resesi global dengan menjaga kesehatan keuangan.
Teguh Supangkat selaku Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, dalam hal ini OJK berkomitmen untuk mendukung UMKM dalam bertransformasi dan memperkuat akses pembiayaan dengan melakukan akselerasi digital di industri perbankan.
“Akselerasi digital perbankan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mendorong perluasan inklusi keuangan termasuk menyasar UMKM,” kata Teguh dalam Bank BTPN Fest 2022, Jumat, 16 Desember 2022.
Dengan kebijakan transformasi digital perbankan, lembaga perbankan diharapkan dapat memperluas layanannya agar lebih inovatif dalam mengadopsi teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekosistem digital, seperti perluasan akses kredit konsumsi dan ritel yang akan membuka ruang lebih luas pada inovasi produk dan layanan pembiayaan UMKM, serta mendorong percepatan digitalisasi UMKM.
“Di samping itu juga melalui tim percepatan akses dan keuangan daerah (TPAKD), OJK secara aktif melakukan monitoring dan koordinasi dalam mendukung pengembangan UMKM, khususnya di daerah,” ujar Teguh.
Seperti diketahui, UMKM merupakan tonggak perekonomian di Indonesia yang berkontribusi sebesar 61,07% dari PDB (Produk Domestik Bruto) atau senilai Rp8.573,89 triliun dengan jumlah 64,2 juta UMKM. Selain itu, hingga Oktober 2022, UMKM yang terhubung atau onboarding digital sudah mencapai 20,5 juta. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More