Nasional

Akademisi: Beli Gas LPG 3 Kg Pakai KTP jadi Solusi Subsidi Tepat Sasaran

Jakarta – Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Profesor Mudrajad Kuncoro, menyampaikan bahwa mekanisme pembelian gas elpiji 3 kg atau yang biasa disebut gas melon menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) ataupun Kartu Keluarga (KK) menjadi solusi yang tepat agar subsidi tepat sasaran.

Menurutnya, pembelian gas melon dengan menggunakan KTP yang memiliki single identity number tersebut, bertujuan agar identifikasi identitas yang layak membeli gas melon tersebut lebih mudah.

“Tujuan penggunaan KTP dan/atau KK kan cuma satu, yaitu untuk mengidentifikasi apakah memang layak membeli gas tiga kilogram yang disubsidi. Identifikasi tersebut memang penting. Karena pada akhirnya, bisa memperlancar distribusi kepada masyarakat yang memang berhak,” ucap Mudrajad dalam keterangannya, 31 Januari 2024.

Baca juga: Mulai 1 Januari 2024 Beli LPG 3 Kg Pakai KTP, Cek Cara Daftarnya

Selain itu, dengan identifikasi menggunakan KTP tersebut, juga dapat memperlancar distribusi kepada masyarakat yang benar-benar berhak untuk membeli gas melon itu.

“Jika diperlukan maka bisa dipergunakan juga kartu identitas lain. Misal Kartu Indonesia Pintar, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan kartu-kartu lain yang menunjukkan bahwa mereka layak mendapatkan subsidi gas melon,” imbuhnya.

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pembelian gas melon yang seringkali juga menyasar pada kalangan menengah ke atas, bukan hanya keluarga miskin, serta usaha mikro. Padahal, tujuan dari subsidi itu sendiri adalah membantu kalangan tidak mampu.

Baca juga: Subsidi LPG Makin Bengkak, Ini yang Bakal Dilakukan Pemerintah

“Dalam praktik, banyak juga orang kaya maupun rumah makan juga menggunakan gas tiga kilogram itu. Ini kan berarti tidak tepat sasaran,” ujar Mudrajad.

Sehingga, diharapkan dengan penggunaan KTP untuk pembelian gas melon tersebut dapat meminimalisir masyarakat mampu atau menengah ke atas untuk membeli gas melon. (*)

Editor: Galih Pratama

Khoirifa Argisa Putri

Recent Posts

BI Catat DPK Tumbuh 6 Persen per Oktober 2024, Ditopang Korporasi

Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Oktober 2024 mencapai Rp8.460,6 triliun,… Read More

8 mins ago

Apindo Tolak Kenaikan PPN 12 Persen: Ancam Daya Beli dan Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menolak rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi… Read More

30 mins ago

BI Laporkan Uang Beredar Oktober 2024 Melambat jadi Rp9.078,6 Triliun

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat uang beredar (M2) tetap tumbuh. Posisi M2 pada Oktober 2024 tercatat… Read More

1 hour ago

IIF Raih Peringkat Gold Rank pada Ajang Penghargaan ASRRAT

Jakarta - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) kembali meraih peringkat "Gold Rank" dalam ajang Asia… Read More

1 hour ago

Hyundai New Tucson Mengaspal di RI, Intip Spesifikasi dan Harganya

Jakarta – Menjelang akhir 2024, PT Hyundai Motors Indonesia resmi merilis new Tucson di Indonesia. Sport Utility Vehicle (SUV)… Read More

1 hour ago

Direktur Keuangan Bank DKI Raih Most Popular CFO Awards 2024

Jakarta - Romy Wijayanto, Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI menerima penghargaan sebagai Most Popular… Read More

2 hours ago