Moneter dan Fiskal

Ajukan Keanggotaan CP-TPP, RI Optimis Nilai Ekspor Naik hingga 10 Persen

Jakarta – Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Ekonomi) Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa Indonesia telah mengajukan untuk menjadi bagian dari Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CP-TPP).

Airlangga berujar, pihaknya sudah mengajukan permohonan resmi ke Selandia Baru, yang merupakan depository country dari CP-TPP. Sudah sejak lama juga, Indonesia menunjukkan ketertarikan untuk menjadi bagian dari kemitraan ini.

“Surat Indonesia sudah dilayangkan dan satu hari kemudian Menteri Perdagangan Selandia Baru langsung merespons. Karena memang, prosesnya sudah lama. Kami sudah melakukan penyampaian niat Indonesia untuk aksesi dalam forum UK-Jepang kemarin dan mendapatkan respons yang baik,” terang Airlangga pada Rabu, 25 September 2024.

Baca juga : Menko Airlangga: Kolaborasi Pelaku Usaha Retail dan UMKM Dorong Pertumbuhan Ekonomi RI

Tujuan pengajuan Indonesia untuk bergabung dengan CP-TPP sendiri tidak lain untuk memperluas pasar baru dalam perdagangan global. Nantinya, Indonesia berpotensi membuka pasar baru dari negara anggota CP-TPP.

Beberapa negara yang menjadi potensi perdagangan baru bagi Indonesia yaitu Meksiko atau Peru, yang merupakan salah 2 dari 11 anggota CP-TPP. Ada juga Kanada, yang nantinya diharapkan bisa menjadi penghubung dengan Amerika Serikat (AS).

“Kami berharap, dengan CP-TPP ini membuka pasar di Amerika Latin. Di Chile, kita sudah punya CEPA. Tapi, sengan Meksiko dan Peru belum. Kemudian juga membuka pasar Kanada, yang diharapkan juga ini menjadi akses kepada pasar Amerika secara tidak langsung,” paparnya.

Kerja sama ini diharapkan juga mampu memperkuat posisi Indonesia di pasar global, diawali dengan ASEAN. CP-TPP juga sudah diikuti oleh negara asal Asia Tenggara, seperti Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Baca juga : Menko Airlangga Pastikan Tarif PPN Naik 12 Persen di 2025

Lebih lanjut, Airlangga menganggap pengajuan bergabung dengan CP-TPP berada di momentum yang tepat. Ini dikarenakan, saat ini perekonomian global masih tumbuh dengan lambat, buntut dari pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu.

“Dalam situasi perdagangan dan ekonomi Dunia yang rendah pasca COVID-19, kita membahas perjanjian. Jadi, ketika dunia sudah recovery 2-3 tahun lagi, kuenya membesar, kita sudah di dalam. Sehingga, ini yang membuat market kita terbuka luas,” tutur Airlangga.

Dan dengan terbukanya pasar baru dari negara anggota CP-TPP, Airlangga optimis melihat pertumbuhan ekspor Tanah Air meningkat sampai dengan 10 persen. “Kita berharap, minimal dari sini, kenaikkan 10 persen saja bisa dicapai,” pungkasnya.

Indonesia sendiri merupakan salah satu dari sejumlah negara yang mengajukan keanggotaan CP-TPP. Inggris, Tiongkok, Taiwan, Ukraina, Ekuador, Uruguay, dan Kosta Rika, sudah terlebih dahulu mengajukan diri.

Inggris sendiri diproyeksi akan menjadi bagian CP-TPP pada akhir 2024 ini. Sementara, Indonesia diperkirakan masih perlu menunggu sekitar 2 tahun lagi sebelum mendapat status keanggotaan. (*) Mohammad Adrianto Sukarso

Editor : Galih Pratama

Galih Pratama

Berkecimpung di industri media sejak 2014. Saat ini di infobanknews.com bertugas menulis dan menyunting artikel yang berkaitan dengan isu ekonomi, perbankan, pasar modal hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

5 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

5 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

5 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

5 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

6 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

9 hours ago