Airlangga Tolak Politik Dengan Isu Primordial, Ini Alasannya

Jakarta – Tiga partai anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mendaftarkan diri bersamaan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku, KIB memiliki semangat yang sama dalam Pemilu 2024. KIB mendorong untuk pesta demokrasi yang jujur-adil, demokratis, dan menolak politik yang mengedepankan isu primordial.

“Kami memiliki semangat yang sama untuk menyambut pesta demokrasi yang akan diselenggarakan dalam Pileg dan Pilpres 2024. Ini adalah Pemilu yang ke-13 yang dilaksanakan di Indonesia,” ujar Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2022.

KIB, lanjut Airlangga, juga mendorong untuk pemilu yang dilaksanakan secara jurdil, demokratis dan tidak menggunakan isu-isu primordial yang akhirnya hanya memecah belah bangsa. “Kita memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas politik. Karena dengan stabilitas politik, maka pembangunan dapat terus dilakukan. Oleh karenanya, Pemilu harus dilaksanakan sesuai jadwalnya, yaitu di bulan Februari 2024,” ujarnya.

Pakar politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai kedatangan tiga partai anggota KIB ke KPU secara bersama menjadi sinyal kesolidan KIB. “Saya membaca mereka relatif solid, relatif masih menjaga kebersamaannya,” tutur Zuhro.

Ia menilai soliditas itu baru akan mendapati ujian ketika tiba masa pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Meski demikian, KIB bisa menghadapi ujian itu dengan menjalin kesepakatan di internal KIB. Sejauh ini, di antara anggota KIB, Golkar menjadi partai yang sudah terang-terang mengajukan Airlangga Hartarto sebagai capres.

“Kayaknya bisa saja disepakati capresnya dari dia, bertiga bersepakat, salah satu dari kader berarti adalah Airlangga Hartarto. Baru untuk mendongkrak diambil dari luar. Itu kan kesepakatan yang tidak bisa tanpa bumbu-bumbu, mengaitkan dengan masalah dana dan sebagainya,” ungkapnya.

Menurut Siti Zuhro, terdapat beberapa partai yang mempunyai kemungkinan bergabung dengan KIB yakni Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat. Hal itu terjadi jika mereka gagal membentuk koalisi untuk Pilpres 2024.

“Yang memang belum deklarasi kan 3 partai, Nasdem, PKS, Demokrat. PDIP memang sendiri, solo. Jadi menurut saya mungkin itu, kita tidak tahu wajah depan dan wajah belakang. Jangan-jangan NasDem bertiga sama Demokrat dan PKS sudah ada deal begitu, cuma belum dikerucutkan. Kalaupun juga tidak terjadi, tidak ketemu komitmennya, kalaupun hijrah, mereka akan ke KIB,” ucapnya.

Dikatakannya, bahwa hubungan partai-partai tersebut relatif tidak ada resistensi. Selain itu, penggabungan tersebut didukung dengan kemiripan ideologi. Beberapa partai tersebut juga punya induk yang sama seperti Golkar, Nasdem, dan Demokrat. Meski PKS agak lain, namun PKS tercatat pernah berkoalisi dengan Demokrat dan Golkar.

“Sebetulnya Nasdem dan Golkar kan satu induk, Demokrat juga. Yang tidak dengan PKS, tapi PKS kan lama juga berkoalisi dengan Demokrat dengan Golkar di era Pak SBY,” jelasnya.

Zuhro mengungkapkan publik perlu mendorong agar terjadi tiga pasangan capres-cawapres atau lebih. Hal itu berguna untuk mengindari polarisasi seperti saat Pilpres 2019.

“Nanti bergumpal lagi kita terjadi perpecahan lagi, disharmoni lagi, lalu menghalalkan segala cara lagi. Kita harus dorong jangan cuma dua pasangan calon, jangan bergerombol. lebih dari tiga paslon tidak apa-apa. Biar saja berputar dulu. Karena kita tidak terbiasa head to head, keras sekali,” pungkasnya. (*)