Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan dana beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak akan dihentikan, melainkan akan diperluas.
Ketegasan tersebut mematahkan isu yang menyebut bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara alokasi APBN untuk beasiswa LPDP.
“LPDP tidak disetop hanya diperluas. Hal ini karena Indonesia butuh selain pendidikan tetapi juga pelatihan. Jadi, pelatihannya dibuka juga dengan LPDP,” kata Airlangga, dalam Pengarahan Komite Cipta Kerja dan Tim Pelaksana kepada Mitra Program Kartu Prakerja, di Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024.
Baca juga: Airlangga Pamer Program Prakerja Terbukti Ciptakan Angkatan Kerja 140 juta Orang
Ia mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan revisi skema LPDP oleh pihak terkait. Nantinya, akan ada penugasan khusus untuk mendukung industri pariwisata.
“Jadi akan ada pengelolaan dana abadi untuk pariwisata. Perubahannya LPDP akan diperluas. Termasuk juga tourism fund akan dikelola oleh LPDP,” jelasnya.
Hal ini, kata dia, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menyempurnakan LPDP, khususnya bukan hanya untuk pendidikan tetapi juga untuk pelatihan dan juga untuk dana abadi sektor tourism.
Sebagaimana diketahui, dana abadi yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan ini, saat ini sudah menyentuh angka Rp139 triliun.
Tiap tahun, pemerintah sendiri mengalokasikan Rp20 triliun untuk dana abadi tersebut. Dana yang disuntikkan tersebut berasal dari anggaran pendidikan besarannya 20 persen dari anggaran belanja negara dalam APBN.
Baca juga: Kartu Prakerja 2024 Sudah Dibuka! Simak Cara Daftar, Syarat, dan Pencairan Insentifnya
Sebelumnya, Airlangga mengatakan, beasiswa LPDP bisa digantikan untuk pelatihan prakerja. Sebab, pelatihan SDM Indonesia sangat penting untuk dilakukan sehingga adanya ekosistem yang besar seperti Prakerja sangat mendukung untuk melakukan pertumbuhan yang masif.
Menurutnya, tidak ada program lain selain Prakerja yang mampu menghasilkan dampak sebesar ini dengan kecepatan dan kualitas seperti Prakerja.
Sejak diluncurkan pada April 2020, Kartu Prakerja telah menjangkau 17,5 juta orang dari 514 kabupaten/kota di Indonesia sebagai penerima program dan memberikan akses pelatihan peningkatan keterampilan melalui skilling, reskilling dan upskilling. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More