Airlangga: Stimulus Ekonomi 2025 jadi Motor Pertumbuhan dan Lapangan Kerja

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan delapan paket stimulus ekonomi 2025 akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja pada kuartal IV 2025.

Airlangga menjelaskan, pemerintah tengah memberi perhatian khusus terhadap laju ekonomi dan penciptaan lapangan kerja pada kuartal IV 2025.

“Kita berharap kalau yang di kuartal pertama bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dua itu yang menjadi perhatian pemerintah,” kata Airlangga saat ditemui wartawan di kantornya, Jakarta, dikutip, Selasa, 16 september 2025.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Dana Rp16,23 Triliun untuk 8 Stimulus Ekonomi 2025

Airlangga menyatakan, pemerintah masih akan tetap optimistis pertumbuhan ekonomi mencapai target di angka 5,2 persen untuk keseluruhan tahun 2025. 

“Pemerintah selalu optimis (pertumuhan ekonomi capai target 5,2 persen di 2025,” pungkasnya.

Delapan Program Stimulus Rp16,23 Triliun

Sebelumnya, pemerintah resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi 2025 yang mencakup delapan program akselerasi dengan total anggaran Rp16,23 triliun.

Airlangga merinci, delapan program akselerasi tersebut, yaitu pertama, magang bagi lulusan perguruan tinggi dengan kriteria maksimal fresh gradute satu tahun baik di tingkat D-3, S-1 maupun lainnya.

Kedua, perluasan PPh pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja di sektor terkait pariwisata. Awalnya sudah diberlakukan di sektor padat karya, kemudian dilanjutkan ke sektor pariwisata atau hotel, restoran, dan kafe (Horeka). Program ini menyasar 552 ribu pekerja yang dibebaskan 100 persen dari PPh hingga akhir tahun 2025 dengan anggaran Rp120 miliar.

Ketiga, bantuan pangan berupa 10 kilogram (kg) beras untuk periode Oktober-November 2025 atau dua bulan sebanyak 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan anggaran Rp7 triliun.

Keempat, diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Bukan Penerima Upah (BPU) transportasi online atau ojek online (ojol) termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik selama 6 tahun sebanyak 731.361 orang dengan anggaran Rp36 miliar yang disiapkan BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun ke Himbara, Ini Respons Airlangga

Kelima, program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan dengan bunga sebelumnya BI Rate plus 5 persen, diturunkan menjadi maksimum BI Rate plus 3 persen dengan anggaran Rp150 miliar di mana selisih bunga ditanggung BPJS yang targetkan 1.050 unit.

Keenam, program Padat Karya Tunai (cash for work) Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum

Ketujuh, percepatan deregulasi implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusah Berbasis Risiko, rencana daerah tata ruang (RDTR) digital dan integrasi sistem Online Single Submission (OSS) untuk 50 Kabupaten/Kota dengan sekitar 170 Kecamatan di 2025 dengan anggaran Rp175 miliar dan 2026 Rp1,05 triliun untuk 300 daerah.

Kedelapan, program perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta) perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran dan Gigs UMKM. Tahap awal piloting DKI Jakarta, akan diperluas untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam dengan sumber dana contingency Pemda DKI Rp2,7 triliun dan Kementrian Ekonomi Kreatif. (*)

Editor: Yulian Saputra