Moneter dan Fiskal

Airlangga Kembali Jadi Menko Perekonomian, Dapat Tugas Baru di Sektor Investasi dan Pariwisata

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali menunjuk Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian di Kabinet Merah Putih.

Adapun hari ini, Senin, 21 Oktober 2024, Airlangga resmi dilantik sebagai Menko Perekonomian di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Airlangga menyatakan ditunjuknya kembali dirinya sebagai Menko Perekonomian merupakan amanat yang makin berat, sehingga diperlukan untuk bekerja lebih keras lagi.

“Alhamdulillah dapat amanat yang berat jadi kita perlu bekerja lebih keras,” ucap Airlangga saat ditemui di Kantornya, Senin, 21 Oktober 2024.

Baca juga: Masuk Kabinet Prabowo, Airlangga: Penugasan Sesuai Bidang Selama Ini Saya Geluti

Terlebih, tambah Airlangga, banyak terjadi perubahan struktur konsentrasi yang dibawahi oleh Kemenko Perekonomian.

Dia mengungkapkan, Kemenko Perekonomian pada periode Kabinet Merah Putih juga akan mengoordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Kementerian Pariwisata.

“Apalagi tentu ada perubahan daripada konsentrasi dari Kantor Kemenkeu, saat ini energi, investasi juga masuk di bawah Kemenko dan juga pariwisata,” ungkapnya.

“Sehingga pesannya jelas, harus mengumpulkan devisa, meningkatkan investasi, harus membuka lebih banyak lapangan kerja,” imbuhnya.

Baca juga: Ini Alasan Kemenko Perekonomian Apresiasi DANA dalam Berdayakan UMKM Perempuan dan Disabilitas

Sebelumnya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:

  1. Kementerian Keuangan
  2. Kementerian Ketenagakerjaan
  3. Kementerian Perindustrian
  4. Kementerian Perdagangan
  5. Kementerian Pertanian
  6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
  7. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
  8. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  9. Instansi lain yang dianggap perlu. (*)

Editor: Yulian Saputra

Irawati

Recent Posts

40 Juta UMKM Belum Berizin, BKPM Siap Permudah Proses NIB

Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More

3 hours ago

Purbaya Sesuaikan Strategi Penempatan Dana di Perbankan dengan Kebijakan BI

Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More

3 hours ago

Duh! Program MBG Berpotensi Buang Uang Negara Rp1,27 Triliun per Minggu

Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More

5 hours ago

OJK Tegaskan Tak Ada “Injury Time” Spin Off UUS Asuransi

Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More

5 hours ago

Bursa Calon ADK OJK, Purbaya: Sudah Ada Kandidat Kompeten, tapi Belum Banyak

Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap sudah ada sejumlah pendaftar calon ADK OJK, terutama… Read More

5 hours ago

Dana THR 2026 Siap Dicairkan, Purbaya: Tinggal Tunggu Pengumuman Presiden

Poin Penting Pemerintah memastikan dana THR 2026 sebesar Rp55 triliun telah siap dan tinggal menunggu… Read More

5 hours ago