Airlangga Jamin Pendanaan JETP Tetap Lanjut Meski AS Cabut

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP) terhadap Indonesia tetap berlanjut meski Amerika Serikat (AS) telah menarik diri dari program tersebut.

“Jadi ditegaskan bahwa keluarnya AS dalam Paris Agreement dan juga support JETP tidak mengurangi komitmen sembilan negara untuk mendukung net zero emission di Indonesia. Jadi tidak ada perubahan dari sana,” jelas Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip Selasa, 25 Maret 2025.

Diketahui, di bawah kepemimpinan Donald Trump, AS menarik diri dari konsorsium pendanaan JETP pada 5 Maret 2025 lalu.

Baca juga : IHSG Nyungsep! Prabowo Gercep Panggil Menko Airlangga, Ini yang Dibahas

Sebagai gantinya, Jerman dan Jepang tetap ditunjuk sebagai pengganti untuk memimpin program JETP dengan anggota, yakni Denmark, Inggris, Italia, Kanada, Norwegia, Prancis, dan Uni Eropa.

Negera-negara tersebut saat ini masuk dalam International Partners Group (IPG) untuk membantu Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi sebesar 31,89 persen secara mandiri dan hingga 43 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

“Sebagai bagian dari implementasi JETP, sebanyak 54 proyek telah menerima dukungan pendanaan internasional dengan total komitmen sebesar 1,1 miliar dolar AS,” ujarnya. 

Baca juga : Bertemu CEO Masdar, Menko Airlangga Bahas Ekspansi PLTS Cirata dan Energi Nuklir

Selain itu, sembilan proyek mendapatkan pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas, 45 proyek lainnya menerima hibah senilai USD233 juta. Salah satunya adalah proyek Muara Laboh di Sumatera Barat, yang merupakan program untuk geotermal dan diharapkan bisa beroperasi di 2027. 

“Kemudian juga ada beberapa proyek yang dalam pipeline, baik itu photovoltaic seperti di Saguling, kemudian juga ada beberapa proyek lain seperti dekarbonisasi atau phasing out dari Cirebon power,” bebernya.

Ia menambahkan, IPG juga telah mengamankan jaminan senilai USD1 miliar melalui Multilateral Development Banks (MDB) Guarantee untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek transisi energi bersih. (*)

Editor: Galih Pratama