Ahli di Pasar UMKM, BPR Siap Terlibat Langsung di Program PEN

Yogyakarta – Industri bank perkreditan rakyat (BPR) dan BPRS tetap tumbuh meski dalam situasi yang tidak mudah karena pandemi COVID-19. Buktinya, bisa dilihat data kinerja keuangan industri ini.

Dari sisi kredit saja misalnya, berdasarkan data Biro Riset Info bank (birI), hingga Juni 2021, total kredit industri BPR tercatat Rp113,82 triliun atau meningkat 3,04% secara tahunan. Torehan ini lebih baik ketimbang kredit bank umum yang tumbuh 0,48% pada periode yang sama.

Menurut Joko Suyanto, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), kondisi demikian mencerminkan bahwa BPR dan BPRS memahami kondisi market sekaligus masyarakat tetap trust kepada rural bank.

“Jadi ada dua sisi. Satu, BPR ini sangat melihat dan memahami kondisi pasar.
Kedua kepercayaan masyakat masih tumbuh meski dalam kondisi pandemi,” katanya, dalam seminar nasional (hybrid) “Mendorong BPR dalam Penyelamatan UMKM” yang diselenggarakan Infobank di Yogyakarta, Rabu (29/9), sebagai rangkain acara Infobank BPR Awards 2021.

Joko mengungkapkan, industri BPR dan BPRS siap terlibat lebih dalam dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dijalankan pemerintah, terutama yang terkait dengan UMKM. Seperti diketahui, UMKM merupakan sektor usaha yang punya kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Kemudian, BPR dan BPRS sangat ahli dalam melayani nasabah UMKM.

“UMKM ini sektor yang menjaga roda perekonomian nasional. Kita harus pastikan kelangsungan bisnis UMKM ke tatanan kenormalan baru. Penguatan UMKM dalam pembangunan ekonomi sangat strategis. Jadi, penguatan UMKM harus menjadi agenda bagi perbankan. Dan industri BPR dan BPRS bersama Perbarindo siap berkontribusi dalam penguatan UMKM di Indonesia, ” jelas Joko.

Menurut Joko, keterlibatan BPR dan BPRS dalam program PEN, sekurangnya bisa dilakukan dengan cara. Pertama, melalui penempatan dana pemerintah. Di industri BPR dan BPRS tercatat ada 15 juta nasabah. Basis nasabah ini bisa optimalkan untuk program pemerintah, baik bantuan sosial maupun bantuan modal kerja.

Kedua, keterlibatan lebih dalam BPR dan BPRS dalam pengelolaan dana desa. “Program PEN ini sangat baik. Membangkitkan masyarakat dan perekonomian,” pungkas Joko. (*) Ari Nugroho