Adhi Karya; Kejar pendapatan. (Foto: Dok. Infobank)
Jakarta–PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) menargetkan pendapatan disepanjang tahun ini sebesar Rp20,05 triliun. Pendapatan tersebut sebagian besar diproyeksikan akan diperoleh dari bisnis konstruksi.
“Lini bisnis konstruksi kontribusinya akan sebesar 57,5% dari bisnis engineering, procurement, and construction (EPC) 5,8%, bisnis properti 8,4%, dan bisnis precast 6,7% serta dari kontribusi proyek LRT sebesar 21,6%,” kata Sekretaris Perusahaan Adhi Karya, Ki Syahgolang Permata, dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu, 20 Januari 2016.
Ia melanjutkan, seiring dengan rencana peningkatan anggaran infrastruktur pemerintah di tahun 2016, perseroan menyambut peluang tersebut dengan mencanangkan target perolehan kontrak baru di tahun 2016 sebesar Rp25,1 triliun, dimana lini bisnis konstruksi ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 75,1%, EPC 6,9%, Properti 8,6% dan Manufaktur Precast sebesar 9,4%.
Sementara bila dilihat dari sumber dana, lanjutnya, rencana perolehan kontrak baru perseroan terdiri atas APBN 27,9%, APBD 9,3%, BUMN/D 25,7% dan proyek swasta/ lainnya sebesar 37,1%.
“Sedangkan dari tipe pekerjaan, target perolehan kontrak baru tersebut berasal dari pekerjaan gedung 45,3%, Jalan dan Jembatan 21,3%, Dermaga 4,9%, dan infrastruktur lainnya 28,5%,” ucapnya.
Untuk mendukung perolehan itu, tahun ini perseroan juga berencana untuk menganggarkan dana belanja modal (Capital Expenditure/Capex) sebesar Rp1,1 triliun yang terdiri atas investasi aset tetap sebesar Rp404,5 miliar dimana di dalamnya termasuk termasuk investasi aset tetap untuk bisnis hotel sebesar Rp280 miliar, dan penyertaan pada berbagai proyek investasi sebesar Rp 750 miliar. (*) Dwitya Putra
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More