Jakarta – PT Adhi Karya Tbk (ADHI) sebagai emiten konstruksi menargetkan kontrak untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) mencapai Rp3,5 triliun hingga akhir tahun ini.
Direktur Human Capital dan Sistem ADHI, Agus Karianto mengatakan, bahwa per Agustus nilai kontrak perusahaan mencapai Rp16,3 triliun dan pada 9 September yang lalu, ADHI mendapat tambahan kontrak baru sebesar Rp1,1 triliun.
“Untuk per agustus perolehan kontrak kita 16,3 triliun, hari Jumat kemarin (9/9) ada tambahan kontrak baru 1,1 triliun sehingga per hari ini hari ini kita sudah membukukan kontrak 17,3 triliun,” ucap Agus dalam Public Expose di Jakarta, 12 September 2022.
Lanjutnya, dari 19 tender IKN, perusahaan mendapatkan 4 paket proyek untuk IKN. Proyek tersebut diantaranya adalah paket hunian pekerja kerja sama operasi (KSO) dengan Wijaya Karya sebesar Rp557 miliar.
Kemudian, pada KSO pembangunan jembatan Pulau Balang memiliki nilai sekitar Rp100 miliar, serta proyek pembangunan tol seksi 3A paket IKN Karangjoang-KKT Kariangau juga telah ditandatangani pada minggu lalu yang bernilai sebesar Rp1,1 triliun.
Direktur Utama ADHI, Entus Asnawi Mukhson, menambahkan bahwa kontrak dari 19 tender untuk IKN yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki total nilai kontrak sekitar Rp20 triliun.
“Memang dari 19 paket ini kurang lebih nilai kontraknya itu sebesar sekitar 20 triliun dan kita berharap dari proyek-proyek IKN ini bisa mendapatkan 3 sampai 3,5 triliun,” ucap Entus dalam kesempatan yang sama. (*) Khoirifa
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More