ADB Paparkan Tiga Kebijakan Wujudkan Ekonomi Digital UMKM RI

Jakarta – Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran besar dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai angka 65 juta, dengan kontribusinya bagi PDB nasional ialah 61 persen. Hal ini juga diikuti penyerapan tenaga kerja, yang mana sektor UMKM menyerap 97 persen tenaga kerja nasional.

Melihat potensi tersebut, tak heran bila pemerintah Indonesia dan berbagai pihak lainnya, menaruh perhatian serius bagi pengembangan sektor UMKM di Indonesia. Salah satu pihak yang menaruh perhatian serius itu adalah Asian Development Bank (ADB).

Salah satu lembaga keuangan internasional ini memiliki saran khusus untuk pengembangan sektor UMKM di Indonesia, sebagaimana yang disampaikan oleh Jiro Tominaga selaku Asian Development Bank Country Director for Indonesia.

Baca juga: Menteri Teten Soroti UMKM RI yang Belum Terkoneksi dengan Industri

Jiro beberkan, Indonesia perlu mengambil tiga kebijakan penting untuk mendorong pengembangan ekonomi digital atau digitalisasi UMKM di masa pasca COVID-19 ini. Mengingat peran digital sangatlah penting di masa sekarang, karena bukan hanya menciptakan efisiensi bisnis, namun juga kenyamanan bagi konsumen.

Tiga kebijakan itu, yakni menyediakan pelatihan pengembangan bisnis digital dan skill sumber daya manusia (SDM), mengembangkan layanan keuangan digital untuk menyediakan pilihan produk keuangan yang lebih banyak bagi pertumbuhan modal, serta mempersempit jurang digital dan membangun institusi yang baik.

“Terkait pengembangan digital dan skill, tentunya ini akan menjadi gabungan dari banyak hal seperti meningkatkan kesadaran atas pemfasilitasan akses ke solusi teknologi dengan biaya terjangkau bagi sektor UMKM, serta membangun angkatan kerja yang tech savvy yakni mereka generasi muda yang memiliki passion sangat besar terhadap teknologi,” ujar Jiro pada acara BRI Microfinance Outlook 2024 yang bertema “Strengthening Financial Inclusion Strategy: Microfinance Role in Increasing Sustainable and Inclusive Economic Growth” di Jakarta, Kamis, 7 Maret 2024.

Baca juga: Menumbuhkan UMKM Berbasis Risk Acceptance Criteria (RAC)

Dalam hal pelatihan, ia juga menegaskan pentingnya kerja sama antara pihak pemerintah dengan beragam pihak lainnya. Ia memberikan gambaran bagaimana institusi perbankan bisa berkontribusi dalam kolaborasi terkait, seperti berperan untuk memberikan pelatihan, mengadopsi teknologi pintar untuk manufaktur, atau berkolaborasi kembali dengan sektor privat lainnya untuk mengembangkan skill IT generasi muda.

“Tentunya Anda juga harus punya infrastruktur yang memastikan kelangsungan konektivitas di seluruh negeri. Terlebih, negara seperti Indonesia yang memiliki banyak pulau sangat memerlukan konektivitas yang baik. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya diperlukan institusi yang terpercaya yang bisa menjalankan tugasnya di sektor teknologi komunikasi dan informasi dengan sangat baik,” pungkasnya. (*) Steven Widjaja