Poin Penting
Jakarta – Asian Development Bank (ADB) menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai USD500 juta untuk mendukung reformasi pembangunan modal manusia di Indonesia, mencakup sektor pendidikan, pengembangan keterampilan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
“Dengan melembagakan reformasi yang meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses perawatan kesehatan, dan memperkuat perlindungan sosial, kami membantu Indonesia membangun perekonomian yang lebih produktif dan inklusif tanpa ada rakyat yang tertinggal,” ujar Direktur ADB untuk Indonesia, Bobur Alimov dalam siaran pers, Rabu, 10 Desember 2025.
Pinjaman tersebut disalurkan melalui Program Peningkatan Produktivitas Melalui Pembangunan Modal Manusia (Boosting Productivity through Human Capital Development Program). Program ini berfokus pada pelembagaan reformasi sebagai kelanjutan dari dua subprogram sebelumnya yang disetujui pada 2021 dan 2023.
Baca juga: ADB-Bank Dunia Dukung Perjanjian Pinjaman Asia Pasifik, Nilainya Segini
Subprogram pertama menetapkan fondasi regulasi dan melaksanakan berbagai prakarsa rintisan, sedangkan subprogram kedua memperluas implementasinya. Subprogram ketiga yang kini digulirkan bertujuan menyatukan berbagai reformasi tersebut ke dalam sistem nasional, sehingga dapat mendorong produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Jalan Indonesia menuju pertumbuhan berkelanjutan bergantung atas investasi pada penduduknya,” ucap Bobur.
Program tersebut mendukung pendirian tambahan 15 pusat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) bekerja sama dengan berbagai universitas. Selain itu, program juga memberikan wewenang kepada seluruh universitas negeri untuk mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender.
Program tersebut telah membentuk tim koordinasi pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan di 63 persen provinsi Indonesia untuk memastikan pelatihan lebih selaras dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
Baca juga: Indonesia Dapat Pinjaman USD500 Juta dari ADB untuk Modernisasi Sistem Pajak
ADB menyatakan bahwa program ini meningkatkan efektivitas transfer fiskal berbasis kinerja untuk menyelaraskan belanja daerah dengan prioritas nasional. Seluruh pelaksanaan program dipandu oleh sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna meningkatkan akurasi penargetan bantuan sosial.
Selain itu, program ini juga mendukung Visi 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, serta sejalan dengan strategi kemitraan negara (country partnership strategy/CPS) ADB untuk Indonesia 2025–2029 yang menekankan prioritas transformasi digital, ketangguhan, dan pemberdayaan. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Wali Kota Madiun Maidi jadi tersangka KPK atas dugaan pemerasan proyek, dana CSR,… Read More
Poin Penting Bupati Pati Sudewo dan 3 Kades ditetapkan tersangka oleh KPK terkait dugaan pemerasan… Read More
Poin Penting Bank Muamalat bidik pertumbuhan agresif 2026 dengan pembiayaan tumbuh 60% dan dana pihak… Read More
Poin Penting Pemprov Sulsel mengalokasikan dana Rp2,5 miliar untuk mendukung operasi pencarian pesawat ATR 42-500… Read More
Generali Indonesia menggelar Youth Empowerment Social Media Competition, sebuah inisiatif yang mengajak generasi muda dan… Read More
Poin Penting Pemprov Bali menyuntikkan modal Rp445 miliar ke BPD Bali untuk memperkuat pertumbuhan bisnis… Read More