Poin Penting
Jakarta – Asian Development Bank (ADB) menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai USD500 juta untuk mendukung reformasi pembangunan modal manusia di Indonesia, mencakup sektor pendidikan, pengembangan keterampilan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
“Dengan melembagakan reformasi yang meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses perawatan kesehatan, dan memperkuat perlindungan sosial, kami membantu Indonesia membangun perekonomian yang lebih produktif dan inklusif tanpa ada rakyat yang tertinggal,” ujar Direktur ADB untuk Indonesia, Bobur Alimov dalam siaran pers, Rabu, 10 Desember 2025.
Pinjaman tersebut disalurkan melalui Program Peningkatan Produktivitas Melalui Pembangunan Modal Manusia (Boosting Productivity through Human Capital Development Program). Program ini berfokus pada pelembagaan reformasi sebagai kelanjutan dari dua subprogram sebelumnya yang disetujui pada 2021 dan 2023.
Baca juga: ADB-Bank Dunia Dukung Perjanjian Pinjaman Asia Pasifik, Nilainya Segini
Subprogram pertama menetapkan fondasi regulasi dan melaksanakan berbagai prakarsa rintisan, sedangkan subprogram kedua memperluas implementasinya. Subprogram ketiga yang kini digulirkan bertujuan menyatukan berbagai reformasi tersebut ke dalam sistem nasional, sehingga dapat mendorong produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Jalan Indonesia menuju pertumbuhan berkelanjutan bergantung atas investasi pada penduduknya,” ucap Bobur.
Program tersebut mendukung pendirian tambahan 15 pusat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) bekerja sama dengan berbagai universitas. Selain itu, program juga memberikan wewenang kepada seluruh universitas negeri untuk mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender.
Program tersebut telah membentuk tim koordinasi pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan di 63 persen provinsi Indonesia untuk memastikan pelatihan lebih selaras dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
Baca juga: Indonesia Dapat Pinjaman USD500 Juta dari ADB untuk Modernisasi Sistem Pajak
ADB menyatakan bahwa program ini meningkatkan efektivitas transfer fiskal berbasis kinerja untuk menyelaraskan belanja daerah dengan prioritas nasional. Seluruh pelaksanaan program dipandu oleh sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna meningkatkan akurasi penargetan bantuan sosial.
Selain itu, program ini juga mendukung Visi 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, serta sejalan dengan strategi kemitraan negara (country partnership strategy/CPS) ADB untuk Indonesia 2025–2029 yang menekankan prioritas transformasi digital, ketangguhan, dan pemberdayaan. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting OJK menegaskan kebijakan pemrosesan data lintas batas dalam perjanjian dagang RI–AS harus tetap… Read More
Poin Penting Puncak arus balik Lebaran 2026 diprediksi terjadi pada 24, 28, dan 29 Maret,… Read More
Poin Penting PLN siagakan SPKLU untuk mudik Lebaran 2026: Infrastruktur pengisian kendaraan listrik diperkuat, termasuk… Read More
Oleh Mahendra Siregar, Pemerhati Geopolitik SAAT ini perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran memasuki minggu… Read More
Poin Penting Prabowo Subianto menyebut pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang hampir 100 persen, dengan warga… Read More
Poin Penting Pelaku menggunakan perangkat ilegal untuk meniru menara BTS, sehingga bisa mengirim SMS phishing… Read More