Ada Salah Hitung Soal Penerima SKL BLBI?

JAKARTA – Kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sekarang kembali mencuat, dinilai tak seharusnya kembali menyasar kepada subjek penerima SKL. Selain terkait kepastian hukum, pemerintahan saat ini mengaku masih konsisten dengan keputusan yang diambil oleh pemerintahan sebelumnya.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan, dalam pandangan ekonomi kalaupun sebenarnya ada kesalahan taksir di awal, tak dibenarkan juga jika saat ini kembali menyengketakan hal tersebut kepada pengutang, dalam hal ini obligor. Terlebih, penaksir yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pemberi utang sudah menyatakan aset tersebut mampu melunasi utangnya.

Jika dikaitkan dengan kasus SKL BLBI ini, BDNI sejatinya tak perlu kembali diseret sebab di awal, BDNI sudah menyelesaikan tanggung jawabnya menyerahkan aset. Pada intinya, kata heri, ketika aset telah diserahkan dan surat lunas telah diberikan, masalah utang-piutang ini semestinya sudab kelar. “Jika ternyata nilainya kurang. Padahal surat lunasnya sudah dikasih. Ini kan yang salah di awalnya, kenapa belakangan baru mencuat lagi?,” ujarnya di Jakarta, Rabu, 28 Februari 2018.

Dirinya menyayangkan dalam kasus SKL ini ada pandangan bahwa pemerintah seolah-olah kecolongan kemudian dianggap BDNI tidak transparan, karena menjual asetnya di bawah nilai taksiran pada waktu itu. “Ketika ternyata beberapa tahun kemudian itu dijual dan loh kok cuma segini, nggak sesuai jumlah utang yang diberikan saat itu, ini kan kesalahannya berada di pihak yang pemberi utangan itu. Kenapa dia nggak dilihat lagi yang benar, harga asetnya segala macam,” tegasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Isa Rahmatawarta menjelaskan, ada sejumlah skema penyelesaian kewajiban obligor BLBI yakni Akta Pengakuan Utang (APU), MRNIA (Master of Refinancing and Notes Issuance Agreement) dan Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA). “Untuk yang MSAA itu sudah lunas, artinya obligor sudah menyerahkan aset dengan nilai setara atau lebih dari kewajibannya. Sedangkan MRNIA dan APU, obligor belum menyelesaikan kewajibannya dan diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN),” ucapnya.

Hanya saja, kata dia, masalah yang terjadi saat ini adalah aset yang digunakan pelunasan kewajiban, ternyata setelah dinilai sekarang ini tak sebesar penilaian dulu. “Problem kita adalah di hulu, artinya di BPPN, waktu kita terima ya datanya seperti itu. secara umum masalahnya seperti itu. aset yang diserahkan segini, entah bagaimana dulu pengecekannya. Kemudian diserahterimakan ke kita, aset tidak segitu,” tuturnya.

Lalu, jika saat ini terjadi selisih sementara pada waktu itu sudah clear dan sudah diaudit, kemungkinan ada indikasi kurang bayar yang sekarang diselidiki oleh penegak hukum. Ia mengakui, saat ini pihaknya memang masih mengelola aset peninggalan sejarah di tahun 1998 yang tidak sempurna. “Namun, kita di pemerintah konsisten dengan kebijakan yang sudah diambil bahwa obligor pada waktu itu kooperatif dan menyelesaikan kewajibannya,” ucapnya.

“Tapi, jangan diarahkan bahwa kenapa tidak selesai-selesai. Memang ada aset yang sulit. Tapi itu jumlahnya hanya sekian persen dari aset negara yang kita kelola,” tandasnya.

Untuk diketahui, aset eks BPPN dan PPA yang dikelola DJKN saat ini meliputi aset kredit, properti, inventaris, rekening nostro maupun saham. Rekening nostro atau nostro account adalah rekening yang dibuka atau dimiliki oleh suatu bank pada bank korespondennya (depository correspondent) di luar negeri. Rekening tersebut biasanya dalam mata uang yang berlaku di negara bank tersebut.

Terkait aset kredit, kini tinggal 22 obligor yang masih ditangani oleh PUPN. Pasalnya, sudah ada tiga obligor yang menyelesaikan kewajibannya, yaitu, Dewanto Kurniawan sebagai pemilik Bank Deka, Omar Putih Rai sebagai pemilik Bank Tamar dan Group Yasonta sebagai pemilik Bank Namura.
“Sisanya 22 obligor masih di PUPN dan KPKNL. Jumlah utangnya mencapai Rp31,3 triliun dari 22 obligor yang masih kita urus,” katanya.