Ekonomi dan Bisnis

Ada Dugaan Kasus Baru BUMN, Erick Thohir Lapor ke Kejagung

Jakarta – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menerima laporan baru terkait adanya dugaan korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disampaikan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir pada Senin lalu (6/3).

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, mengatakan bahwa dalam rangka mendukung upaya bersih-bersih BUMN, satu kasus yang akan diserahkan pada Kejagung akan dipelajari secara mendalam terlebih dahulu sebelum nantinya disampaikan kepada publik.

“Satu kasus yang rencananya nanti akan diserahkan pada kami dan kasus ini memang cukup menarik tetapi kami belum bisa menyebutkan dulu kasusnya, karena kami akan perdalam dulu sehingga kalau nanti kami sampaikan kepada teman teman ini sudah fix begitu,” ucap Jaksa Agung dalam Konferensi Pers dikutip, 8 Maret 2023.

Lebih lanjut, Jaksa Agung menambahkan bahwa pertemuan tersebut juga kembali membahas kasus-kasus BUMN sebelumnya seperti penyelesaian aset Jiwasraya hingga Waskita yang berhubungan dengan masyarakat luas.

“Kita berusaha untuk menyelesaikan kasus kasus dalam rangka mendukung bersih bersih BUMN antara lain mungkin penyelesaian aset-aset Jiwasraya cukup menarik dan cukup berhubungan dengan masyarakat luas kemudian juga tentang bagaimana BUMN waskita ke depan dan lain lain,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri BUMN, Erick Thohir menyatakan, telah bersepakat dengan Kejagung RI terkait dengan dugaan kasus korupsi baru di BUMN tersebut untuk terlebih dahulu dipelajari dan akan segera ditindaklanjuti nantinya.

“Memang hari ini ada kesepakatan, Jaksa Agung tidak mau bicara kasusnya dulu karena harus ada pendalaman baru kita bicara mungkin kasih waktu satu dua minggu,” ujar Erick dalam kesempatan yang sama.

Menurutnya, Kementerian BUMN sangat mendukung penuh kepada Kejagung untuk proses penyelesaian kasus-kasus BUMN yang berhubungan dengan publik.

“Jangan sampai publik dikorbankan atau dicederai, karena perlindungan kepada publik Jaksa Agung menjadi prioritas, tentu kami dari kementerian BUMN sangat mendukung posisi pak Jaksa Agung, karena itu penyelesaian administrasi secara menyeluruh ini kita sinkronisasi lagi,” tambahnya. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

Khoirifa Argisa Putri

Recent Posts

Berpotensi Dipercepat, LPS Siap Jalankan Program Penjaminan Polis pada 2027

Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More

9 hours ago

Program Penjaminan Polis Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Industri Asuransi

Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More

10 hours ago

Promo Berlipat Cicilan Makin Hemat dari BAF di Serba Untung 12.12

Poin Penting BAF gelar program Serba Untung 12.12 dengan promo besar seperti diskon cicilan, cashback,… Read More

12 hours ago

BNI Dorong Literasi Keuangan dan UMKM Naik Kelas Lewat Partisipasi di NFHE 2025

Poin Penting BNI berpartisipasi dalam NFHE 2025 untuk memperkuat literasi keuangan dan mendorong kesehatan finansial… Read More

13 hours ago

wondr BrightUp Cup 2025 Digelar, BNI Perluas Dukungan bagi Ekosistem Olahraga Nasional

Poin Penting BNI menggelar wondr BrightUp Cup 2025 sebagai ajang sportainment yang menggabungkan ekshibisi olahraga… Read More

13 hours ago

JBS Perkasa dan REI Jalin Kerja Sama Dukung Program 3 Juta Rumah

Poin Penting JBS Perkasa dan REI resmi bekerja sama dalam penyediaan pintu baja Fortress untuk… Read More

16 hours ago