Ekonomi dan Bisnis

Ada Dugaan Kasus Baru BUMN, Erick Thohir Lapor ke Kejagung

Jakarta – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menerima laporan baru terkait adanya dugaan korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disampaikan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir pada Senin lalu (6/3).

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, mengatakan bahwa dalam rangka mendukung upaya bersih-bersih BUMN, satu kasus yang akan diserahkan pada Kejagung akan dipelajari secara mendalam terlebih dahulu sebelum nantinya disampaikan kepada publik.

“Satu kasus yang rencananya nanti akan diserahkan pada kami dan kasus ini memang cukup menarik tetapi kami belum bisa menyebutkan dulu kasusnya, karena kami akan perdalam dulu sehingga kalau nanti kami sampaikan kepada teman teman ini sudah fix begitu,” ucap Jaksa Agung dalam Konferensi Pers dikutip, 8 Maret 2023.

Lebih lanjut, Jaksa Agung menambahkan bahwa pertemuan tersebut juga kembali membahas kasus-kasus BUMN sebelumnya seperti penyelesaian aset Jiwasraya hingga Waskita yang berhubungan dengan masyarakat luas.

“Kita berusaha untuk menyelesaikan kasus kasus dalam rangka mendukung bersih bersih BUMN antara lain mungkin penyelesaian aset-aset Jiwasraya cukup menarik dan cukup berhubungan dengan masyarakat luas kemudian juga tentang bagaimana BUMN waskita ke depan dan lain lain,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri BUMN, Erick Thohir menyatakan, telah bersepakat dengan Kejagung RI terkait dengan dugaan kasus korupsi baru di BUMN tersebut untuk terlebih dahulu dipelajari dan akan segera ditindaklanjuti nantinya.

“Memang hari ini ada kesepakatan, Jaksa Agung tidak mau bicara kasusnya dulu karena harus ada pendalaman baru kita bicara mungkin kasih waktu satu dua minggu,” ujar Erick dalam kesempatan yang sama.

Menurutnya, Kementerian BUMN sangat mendukung penuh kepada Kejagung untuk proses penyelesaian kasus-kasus BUMN yang berhubungan dengan publik.

“Jangan sampai publik dikorbankan atau dicederai, karena perlindungan kepada publik Jaksa Agung menjadi prioritas, tentu kami dari kementerian BUMN sangat mendukung posisi pak Jaksa Agung, karena itu penyelesaian administrasi secara menyeluruh ini kita sinkronisasi lagi,” tambahnya. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

Khoirifa Argisa Putri

Recent Posts

Danantara Targetkan Reformasi Besar Bank Himbara pada 2026

Poin Penting Danantara akan mereformasi bank Himbara pada 2026 untuk memperkuat likuiditas, kredit, dan kinerja… Read More

5 mins ago

OJK Ungkap Alasan Banyak Cabut Izin Usaha BPR dan BPRS

Poin Penting OJK mencabut izin BPR/BPRS terutama karena kasus fraud serta lemahnya tata kelola dan… Read More

37 mins ago

IHSG Sesi I Hijau di 9.046, Sempat Cetak ATH Baru

Poin Penting IHSG menguat tipis 0,16% pada sesi I perdagangan Kamis (15/1) ke level 9.046,83… Read More

1 hour ago

Konsumsi Diproyeksi Pulih 2026, Bank Mandiri Ungkap Faktor Pendorongnya

Poin Penting Bank Mandiri memprediksi konsumsi masyarakat mulai pulih pada 2026, didorong stimulus pemerintah serta… Read More

1 hour ago

OJK Ungkap Perkembangan Spin Off UUS Perusahaan Multifinance

Poin Penting OJK memantau hasil audit laporan keuangan 2025 UUS multifinance yang telah memenuhi kriteria… Read More

2 hours ago

Cek Rekening! BRI Cairkan Dividen Interim Rp20,6 Triliun Hari Ini

Poin Penting BRI membagikan dividen interim Rp20,6 triliun atau setara Rp137 per saham untuk Tahun… Read More

2 hours ago