Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir. (Foto: Erman Subekti)
Jakarta – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menerima laporan baru terkait adanya dugaan korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disampaikan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir pada Senin lalu (6/3).
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, mengatakan bahwa dalam rangka mendukung upaya bersih-bersih BUMN, satu kasus yang akan diserahkan pada Kejagung akan dipelajari secara mendalam terlebih dahulu sebelum nantinya disampaikan kepada publik.
“Satu kasus yang rencananya nanti akan diserahkan pada kami dan kasus ini memang cukup menarik tetapi kami belum bisa menyebutkan dulu kasusnya, karena kami akan perdalam dulu sehingga kalau nanti kami sampaikan kepada teman teman ini sudah fix begitu,” ucap Jaksa Agung dalam Konferensi Pers dikutip, 8 Maret 2023.
Lebih lanjut, Jaksa Agung menambahkan bahwa pertemuan tersebut juga kembali membahas kasus-kasus BUMN sebelumnya seperti penyelesaian aset Jiwasraya hingga Waskita yang berhubungan dengan masyarakat luas.
“Kita berusaha untuk menyelesaikan kasus kasus dalam rangka mendukung bersih bersih BUMN antara lain mungkin penyelesaian aset-aset Jiwasraya cukup menarik dan cukup berhubungan dengan masyarakat luas kemudian juga tentang bagaimana BUMN waskita ke depan dan lain lain,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri BUMN, Erick Thohir menyatakan, telah bersepakat dengan Kejagung RI terkait dengan dugaan kasus korupsi baru di BUMN tersebut untuk terlebih dahulu dipelajari dan akan segera ditindaklanjuti nantinya.
“Memang hari ini ada kesepakatan, Jaksa Agung tidak mau bicara kasusnya dulu karena harus ada pendalaman baru kita bicara mungkin kasih waktu satu dua minggu,” ujar Erick dalam kesempatan yang sama.
Menurutnya, Kementerian BUMN sangat mendukung penuh kepada Kejagung untuk proses penyelesaian kasus-kasus BUMN yang berhubungan dengan publik.
“Jangan sampai publik dikorbankan atau dicederai, karena perlindungan kepada publik Jaksa Agung menjadi prioritas, tentu kami dari kementerian BUMN sangat mendukung posisi pak Jaksa Agung, karena itu penyelesaian administrasi secara menyeluruh ini kita sinkronisasi lagi,” tambahnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya berencana membeli anak usaha BRI untuk dijadikan penyalur langsung KUR UMKM,… Read More