Ilustrasi: Makapai Garuda Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. (Foto: istimewa)
Poin Penting
Jakarta – Pemerintah menyiapkan stimulus khusus Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) untuk mendukung mobilitas masyarakat mulai dari diskon taif angkutan kereta api, kapal, hingga pesawat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, program tersebut mencakup diskon tarif angkutan kereta api sebesar 30 persen dari harga tiket bagi 1,5 juta penumpang pada periode 22 Desember 2025 – 10 Januari 2026.
Kemudian, diskon 20 persen dari tarif dasar untuk angkutan laut Pelni kepada 405 ribu penumpang pada periode 17 Desember 2025 – 10 Januari 2026.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Diskon Tiket Pesawat hingga Kereta Api di Akhir 2025
“Serta pemberian potongan biaya jasa pelabuhan pada angkutan penyeberangan ASDP bagi 227 ribu penumpang dan 491 ribu kendaraan pada periode 22 Desember 2025 – 10 Januari 2026,” kata Airlangga, Kamis, 2 Oktober 2025.
Sementara untuk transportasi udara, pemerintah juga akan memberikan diskon tiket pesawat melalui skema PPN Ditanggung Pemerintah (DTP), diskon fuel surcharge, hingga penurunan harga avtur sehingga masyarakat dapat menikmati penurunan harga tiket sebesar 12–14 persen.
Airlangga menyebut, pemberlakuan kebijakan tersebut akan dilakukan untuk periode pembelian 22 Oktober 2025 – 10 Januari 2026, serta periode penerbangan 22 Desember 2025 – 10 Januari 2026.
Baca juga: Tak “Mampu” Bayar Perawatan, 15 Pesawat Garuda di “Grounded? Ini Penjelasan Garuda
“Kemudian juga ada dukungan event wisata dan juga paket yang di-bundling terkait dengan wisata kuliner dan UMKM,” pungkas Airlangga.
Selain itu, Airlangga menyebutkan bahwa akan terdapat juga sejumlah event ritel yang diharapkan dapat mendorong konsumsi masyarakat seperti Hari Belanja Online Nasional (HARBOLNAS) yang akan digelar pada 10-16 Desember 2025 yang diproyeksikan akan menghasilkan transaksi Rp35 triliun, BINA Hari Belanja Diskon Indonesia, serta EPIC Sale pada akhir Desember 2025. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Pemerintah dan Komisi XI DPR RI sepakat membentuk panja untuk membahas revisi UU… Read More
Poin Penting OJK dan BEI perkuat sinergi penegakan hukum untuk menjaga integritas pasar modal, termasuk… Read More
Poin Penting Status JKN PBI mendadak nonaktif akibat penyesuaian data, bukan pengurangan jumlah penerima bantuan… Read More
Poin Penting OJK menyiapkan kenaikan minimum free float emiten secara bertahap hingga 15 persen dalam… Read More
Poin Penting IHSG sesi I ditutup melemah 0,53 persen ke level 8.079,32, berbalik turun dari… Read More
Poin Penting Misbakhun membantah mengetahui isu namanya masuk bursa calon Ketua OJK dan menegaskan masih… Read More