Ilustrasi: BEI tengah menjajaki kerja sama dengan pemilik indeks saham di Jepang untuk mengembangkan produk derivatif. (Foto: isitmewa)
Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat saat ini terdapat lima perusahaan antre di pipeline BEI untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) per 8 Juli 2025.
Direktur Penilaian BEI, I Gede Nyoman Yetna, menyatakan dari lima pipeline IPO saham tersebut, sebanyak empat perusahaan masuk kategori beraset skala besar di atas Rp250 miliar, dan sebanyak satu perusahaan beraset skala menengah antara Rp50 miliar sampai Rp250 miliar.
Baca juga: IHSG Naik ke Level 7.311 dalam Sepekan, Ini 5 Saham Pendorongnya
“Sampai dengan 18 Juli 2025 telah tercatat 22 perusahaan yang mencatatkan saham di BEI dengan dana dihimpun Rp10,3 triliun. Hingga saat ini, terdapat lima perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI,” ucap Nyoman dikutip, 21 Juli 2025.
Dari sisi sektor, Nyoman merincikan sebanyak dua perusahaan sektor barang baku, satu perusahaan sektor energi, satu perusahaan sektor keuangan, dan satu perusahaan sektor transportasi & logistik.
Baca juga: Simak Prospek Saham Bank hingga Pertambangan yang Tersengat Tarif Trump dan BI Rate
Adapun, untuk pipeline aksi korporasi atau right issue per 18 Juli 2025 telah terdapat 10 perusahaan tercatat yang melakukan penerbitan right issue dengan total nilai Rp9,51 triliun.
Sementara, pipeline obligasi telah diterbitkan 113 emisi dari 65 penerbit efek bersifat utang dan/atau sukuk (EBUS) dengan dana yang dihimpun sebesar Rp129,2 triliun. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Sekitar 19 juta pekerja miskin belum terjangkau jaminan sosial ketenagakerjaan. DPR dorong percepatan… Read More
Poin Penting Penyaluran KUR Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk mencapai Rp1,65 triliun hingga Februari… Read More
Poin Penting Volume transaksi PayLater Kredivo naik 27% YoY, nilai transaksi meningkat 26% selama Ramadan… Read More
Poin Penting: Pemerintah menjaga tarif pesawat agar tetap seimbang antara daya beli masyarakat dan keberlanjutan… Read More
Poin Penting OJK mencabut izin usaha 6 BPR sepanjang kuartal I 2026. Langkah ini dilakukan… Read More
Poin Penting: Kemendagri menjamin keberlanjutan PPPK dengan memastikan anggaran dan belanja pegawai tetap terkendali. Alokasi… Read More