Jakarta–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Thailand menyusul ASEAN Banking Integration (ABIF) telah dimulai. Dengan demikian perbankan Indonesia nantinya dapat leluasa berekspansi di Negeri Gajah Putih itu. Pun sebaliknya, bank-bank asal Thailand juga dapat merambah ceruk bisnis di Indonesia dan mendapat perlakuan seperti bank lokal.
Perjanjian tersebut serupa dengan perjanjian yang tengah digodok antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Namun, OJK optimis perumusan perjanjian dengan Thailand akan lebih cepat ketimbang dengan Singapura.
“Mudah-mudahan tahun ini, kayaknya lebih cepat prosesnya dibanding Singapura,” kata Direktur Internasional OJK Triyono akhir pekan lalu di Jakarta. Menurut Triyono isu dengan Thailand hanya permintaan legalitas Bangkok Bank di Indonesia. Untuk itu menurutnya, pihak Indonesia tetap meminta asas kesetaraan bagi bank Indonesia untuk dapat bereskpansi ke Thailand.
“Kita tetap resiprokal, harus ada bank kita yang kesana dulu,” tambahnya. Selain dengan Thailand, perjanjian yang akan segera ditandatangani menurutnya adalah dengan Malaysia. Untuk Malaysia, penandatanganan perjanjian bilateral tersebut kemungkinan akan dilakukan April mendatang.
Perjanjian bilateral ini adalah untuk mendukung ASEAN Banking Integration (ABIF). Sementara tujuan dari ABIF yaitu membuka akses pasar dan keleluasaan beroperasi di negara ASEAN bagi Qualified ASEAN Bank (QAB). (*)
Editor: Paulus Yoga
Jakarta – Sejumlah komunitas otomotif mengapresiasi kinerja Satgas Nataru Pertamina dalam menjaga ketersedian pasokan bahan… Read More
Jakarta - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terus mendorong ekspor gula aren Indonesia yang semakin… Read More
Jakarta - Karcher Indonesia menghadirkan solusi kebersihan rumah tangga dalam ajang Big Bang Festival 2024,… Read More
Jakarta - Bank Mandiri terus berkomitmen untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat sesuai program yang dicanangkan… Read More
Jakarta – Pemerintah menetapkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun untuk 2025. Hal ini ditetapkan dengan… Read More
Jakarta - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Komisaris PT PLN (Persero), Aminuddin… Read More