Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat, pada triwulan IV 2017 Utang Luar Negeri RI naik menjadi US$352,2 miliar. Jumlah Utang Luar Negeri Indonesia ini mengalami kenaikan 10,1 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya diperiode yang sama (yoy). Perkembangan Utang Luar Negeri RI naik karena adanya kenaikan di sektor publik maupun swasta, sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya.
Seperti dikutip dari laman Bank Indonesia, di Jakarta, Senin, 19 Februari 2018 menyebutkan, berdasarkan jangka waktu, struktur Utang Luar Negeri RI pada akhir triwulan IV 2017 terbilang aman. ULN tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,1 persen dari total Utang Luar Negeri RI dan pada akhir triwulan IV 2017 tumbuh 8,5 persen (yoy). Sementara itu, ULN berjangka pendek tumbuh 20,7 persen (yoy).
Masih berdasarkan data BI, menurut sektor ekonomi, posisi ULN swasta pada akhir triwulan IV 2017 terutama dimiliki oleh sektor keuangan, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih (LGA), serta pertambangan. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,9 persen. Angka ini sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan pangsa pada triwulan sebelumnya sebesar 77 persen.
Baca juga : Utang Luar Negeri RI Naik 9,1% Jadi US$347,3 Miliar
Sementara itu, pertumbuhan ULN pada sektor keuangan, sektor industri pengolahan, dan sektor LGA meningkat dibandingkan dengan triwulan III 2017. Di sisi lain, ULN sektor pertambangan mengalami kontraksi pertumbuhan. Bank Indonesiamemandang perkembangan ULN pada triwulan IV 2017 masih terkendali. Hal itu tercermin rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto yang pada akhir triwulan IV 2017 tercatat stabil di kisaran 34 persen.
Selain itu, rasio utang jangka pendek terhadap total ULN juga relatif stabil di kisaran 13 persen. Kedua rasio ULN tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara peers. Bank Indonesia sendiri terus memantau perkembangan ULN untuk meyakinkan bahwa ULN dapat berperan optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi. (*)
