Oleh Eko B. Supriyanto, Pimpinan Redaksi Infobank Media Group
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa minggu lalu berdiri tegap di Istana. Dengan data Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur 53,8 di tangan, Purbaya membantah keras ekonomi Indonesia menuju resesi. “Ekonom yang agak aneh,” katanya, menyebut mereka yang melihat daya beli tergerus sebagai tukang ngawur. Penjualan mobil naik 12,2 persen, ritel tumbuh 6,9 persen, kepercayaan konsumen di level 125,2. Semua indikator, katanya, menunjukkan akselerasi .
Data itu tidak salah. Tapi ada yang menggelitik untuk menelusuri data PMI manufaktur.
Banyak ekonom yang dihubungi, pun ingin bertanya pelan-pelan: Pak Menteri Keuangan, Bapak yakin angka-angka itu sedang jujur bicara tentang realitas?
Mari lihat panggung sandiwara yang disebut PMI ini. Pada April 2024, PMI manufaktur Indonesia anjlok dari 52,9 ke 48,9. Lalu, naik lagi menjelang Natal dan Tahun Baru, menyentuh 51,2 di Desember 2024. Januari 2025 masih ekspansif di 51,9, Februari melesat ke 53,6, lalu Maret masih bertahan. Begitu Lebaran usai, April 2025 jatuh pingsan ke 46,7—rekor terendah. Lalu, siklus berulang: November 2025 naik, Desember ekspansi, Januari 2026 di 52,6, Februari memecah rekor ke 53,8.
Polanya begitu jelas seperti lagu “dangdut” yang monoton. PMI naik menjelang Natal, Tahun Baru, dan Lebaran. Ia turun drastis begitu hari raya usai. Ini bukan ekspansi struktural. Jelas. Ini sirkus musiman. Pabrik-pabrik memproduksi mi instan, sirup, biskuit, dan pakaian baru karena orang butuh oleh-oleh dan suguhan. Bukan karena pabrik membuka mesin baru, merekrut pekerja tetap, atau mengekspor ke pasar global. Ketika Lebaran usai, pesanan mengering. Daya beli riil masyarakat—terutama kelas menengah yang terhimpit—tidak cukup kuat untuk menopang mesin produksi berputar 12 bulan .
Dan lihat apa yang terjadi setelah Lebaran 2024 dan 2025? PMI ambrol ke kontraksi. Yang akan terjadi April 2026 pun sama. Para ekonom bisa bertaruh: setelah Lebaran tahun ini, PMI akan kembali jeblok di bawah 50. Bukan karena ekonomi tiba-tiba sakit, tapi karena memang ekonominya hanya bergairah kalau ada hari raya. Di luar itu, lesu. Hanya “Rojali” dan “Rohana” – Rombongan Jarang Beli dan Rombongan Hanya Nanya-nanya.
Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan dengan sirkus ini?
Satu, tentu pemerintah. Data PMI tinggi menjelang rapat kabinet, sidang paripurna, atau rilis APBN bisa dijual sebagai “keberhasilan pembangunan.” Apalagi tahun 2025-2026 adalah tahun politik terselubung menuju 2029. Menteri keuangan bisa tampil percaya diri, membantah semua kritik dengan data mentah yang tak pernah dijelaskan konteks musimannya.
Dua, korporasi besar—terutama FMCG (fast-moving consumer goods), ritel modern, dan produsen pangan—mereka panen raya di momen hari raya. Laporan keuangan kuartal pertama dan keempat selalu kinclong. Saham mereka naik, dividen mengalir. Tapi di balik itu, industri padat karya tekstil, alas kaki, dan elektronik justru kolaps karena daya beli kelas menengah yang menjadi pasar utama mereka terus tergerus .
Tiga, media dan “influencer ekonomi” yang meneriakkan optimisme tanpa nalar kritis. Mereka mengambil rilis PMI mentah-mentah, membuat berita utama “Manufaktur Makin Perkasa,” padahal buruh pabrik di Bekasi dan Tangerang mulai dirumahkan karena order sepi selepas Lebaran.
Sementara yang paling dirugikan dari sirkus PMI musiman ini adalah buruh, karyawan kongrak dan kelas menengah bawah. Mereka hanya kebagian kerja temporer menjelang Lebaran. Upah lembur mengalir sedikit, tapi setelah itu, jam kerja dipotong, bahkan banyak kena PHK. Industri padat karya yang kolaps karena daya beli melemah dan biaya produksi membengkak—akibat tarif energi, pajak, dan fluktuasi rupiah—tidak terselamatkan oleh pesta Natal dan Lebaran.
Pemerintah sibuk membagikan insentif fiskal ke korporasi, memberikan diskon listrik 50 persen, dan memangkas belanja kementerian dengan dalih efisiensi. Padahal pemangkasan belanja pemerintah justru memperparah pelemahan permintaan. Proyek-proyek infrastruktur kecil dan belanja barang/jasa yang biasanya menggerakkan ekonomi lokal ikut dipotong. Jadi, di saat sektor riil butuh suntikan, pemerintah justru menarik diri.
Musiman vs Struktural
Harus jujur, dan setidaknya harus tegas membedakan musiman dan struktural. Kenaikan PMI Desember-Februari dan turun drastis April-Mei adalah musiman. Ini hanya mencerminkan pola belanja hari raya yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Bukan indikator kesehatan ekonomi jangka panjang. Jika pemerintah ingin mengklaim keberhasilan, harus ada bukti bahwa PMI bertahan di atas 50 selama enam bulan berturut-turut di luar momen hari raya. Tapi itu tak pernah terjadi dalam dua tahun terakhir.
Data historis menunjukkan: setelah Lebaran 2024, PMI ambrol ke 48,9. Setelah Lebaran 2025, ambrol ke 46,7. Setiap kali, pemerintah diam. Lalu menjelang Natal, mereka kembali siap-siap merayakan “kebangkitan manufaktur.” Ini seperti orang yang setiap tahun jatuh sakit setelah Lebaran, lalu dipuji sehat karena bisa berdiri saat Natal.
Apa yang harus dilakukan? Menurut diskusi terbatas Infobank Institute dengan para ekonom, setidaknya ada beberapa hal yang harus dilakukan.
Satu, pemerintah harus jujur membedakan faktor musiman dan fundamental. PMI 53,8 di Februari bukan prestasi jika April nanti jatuh ke 47. Ini harus diakui sebagai kelemahan struktural, bukan dibantah dengan nada sinis. Dan, melaporkan ekonom ke Presiden sehingga Presiden marah menuduh para ekonom kritis sebagai hal yang harus dimusuhi.
Dua, perbaiki daya beli kelas menengah. Bukan dengan insentif fiskal ke korporasi, tapi dengan menciptakan lapangan kerja tetap, menaikkan upah riil, dan mengendalikan harga kebutuhan pokok. Program diskon listrik 50 persen bersifat temporer dan tidak menyelesaikan akar masalah .
Tiga, industri padat karya harus diselamatkan dengan kebijakan yang pro-ekspor dan substitusi impor. Bukan dengan memberi insentif pajak, tapi dengan memastikan kepastian usaha, stabilitas nilai tukar, dan biaya produksi yang kompetitif.
Empat, berhenti menggunakan data PMI musiman sebagai tameng untuk membungkam kritik. Ekonom yang disebut “aneh” oleh Menteri Keuangan itu mungkin sedang membaca data dengan lebih teliti. Mereka melihat pola, bukan sekadar angka mentah.
PMI manufaktur Indonesia adalah pasien yang hanya sehat sehari sebelum Lebaran. Selebihnya, ia terbaring lemas. Kalau pemerintah terus bergembira dengan suhu tubuh normal di hari raya, lalu mengabaikan diagnosis bahwa pasien ini menderita penyakit kronis, jangan heran jika suatu hari ia tak bangun lagi.
Sirkus musiman ini harus diakhiri. Atau setidaknya, jangan dipuji sebagai pertunjukkan seni yang agung. Karena di balik panggung, buruh dan kelas menengah bawah sedang berjuang untuk tetap bisa hidup.
Jujur, masyarakat menengah bawah sudah makan tabungan, dan seperti siklus PMI, tabungan kelompok bawah ini juga akan lebih “tebal” sesaat karena ada THR, setelah itu kempes lagi. Ini sirkus yang berulang selama dua tahun terakhir ini. Para ekonom tahu itu. (*)
