Oleh Eko B. Supriyanto, Pemimpin Redaksi Infobank Media Group
TAHUN 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak sedang menghadapi satu atau dua masalah. Mereka, setidaknya berhadapan dengan tujuh badai sekaligus. Geopolitik, perang dagang, perubahan iklim, hingga politik domestik, semuanya bertabrakan. Stabilitas keuangan Indonesia sedang diuji di atas rel yang berpindah.
Dan, yang paling halus namun mematikan adalah soal tekanan politik kekuasaan —yang tak lain adalah soal independensi OJK dan tidak “membebek” kekuasaan yang lima tahunan.
Hari ini Kamis (12/3/2026) Rapat Paripurna DPR RI akan mengesahkan lima nama para ketua, wakil ketua, anggota komisioner OJK yang secara cepat, efisien dan terkesan formalitas telah memilih lima komisioner. Mereka adalah Friderica Widyasari Dewi (Ketua), Hernawan Bekti Sasongko (Wakil Ketua), Hasan Fawzi, Adi Budiarso, dan Dicky Kartikoyono sebagai komisioner.
Mereka akan menjabat komisioner untuk lima tahun ke depan, meski awalnya hanya pergantian antar waktu. Ini meniru pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono yang mengganti Juda Agung untuk periode lima tahun. Bukan sisa waktu.
Terlepas dari kontroversi itu, menurut hasil diskusi terbatas Infobank Institute dengan stakeholder, setidaknya ada tujuh tantangan ke depan.
Satu, geopolitik. Ketika rudal bom jatuh di Teheran, yang bergetar bukan hanya Timur Tengah. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kita ikut oleng. Mengapa? Karena 30 persen minyak dunia melewati Selat Hormuz. Jika jalur itu tersumbat, harga minyak melonjak, inflasi impor menggerogoti daya beli, dan likuiditas global mengencang. Investor asing pun lari. Dalam sehari, Rp6,2 triliun kabur dari pasar saham kita. Itu adalah suara ketidakpercayaan.
Baca juga: Tok! Komisi XI DPR Tunjuk Friderica Widyasari Dewi Jadi Ketua OJK
Dua, sinyal dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). Indeks global itu memberi “teguran” soal likuiditas dan transparansi pasar modal kita. Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, tidak salah berkata, “our brand is in the crisis.” Nama Indonesia sedang dipertaruhkan. Pasar modal adalah cermin wajah ekonomi bangsa. Jika kerutannya terlihat, dunia akan berpaling.
Namun jujur saja persoalan sektor keuangan sejatinya bukan soal pasar modal. Soal perbankan yang jika terjadi krisis punya daya rusak yang lebih besar. Harusnya DPR dan Pemerintah tidak hanya melihat pasar modal tapi juga sektor perbankan.
Tiga, komoditas yang bermuka dua. Harga emas melonjak, industri gadai untung besar. Tapi OJK ingatkan: jangan terlena. Sebaliknya, batu bara dan sawit yang tertekan membuat debitur mulai tersendat. Yang hari ini berkah, besok bisa jadi bencana. Demikian sebaliknya.
Dari Cuaca Ekstrem dan Serangan Cyber
Empat, perubahan iklim. Bukan lagi soal lingkungan, tapi soal risiko kredit. OJK kini memaksa bank menghitung skenario gagal bayar akibat kebun yang kebanjiran atau agunan yang tergerus abrasi. Ini bukan utopia, ini manajemen risiko di era baru.
Lima, perang siber. Dengan 185 ancaman per detik, data kita dibajak, rekening dikuras. Literasi digital masyarakat yang timpang (inklusi 88 persen, literasi cuma 49 persen) jadi celah. AI digunakan untuk melindungi, tapi juga untuk menyerang. Perlindungan konsumen tak cukup hanya aturan, perlu kewaspadaan.
Enam, tekanan fiskal. Defisit fiskal yang membesar akibat belanja MBG tidak memperhitungkan pendapatan dan tekanan global tentu makin menyulitkan anggaran. Lembaga rating global seperti Moodys, S&P dan Fitch Rating menurunkan outlook Indonesia salah satu sumbernya ada neraka fiskal ini.
Ancaman Paling Halus: Politik Domestik
Tujuh, ini yang paling halus tapi paling berbahaya: politik dalam negeri. Dari semua badai, yang paling senyap justru dari dalam: politik dalam negeri.
OJK lahir dari trauma 1998, ketika tekanan politik membekap Bank Indonesia. Kini, menjelang transisi kekuasaan, godaan memanfaatkan sektor keuangan untuk kepentingan jangka pendek selalu ada. Pasar tidak bodoh. Ketika sinyal independensi melemah, reaksi datang cepat. Dan biasanya, menyakitkan.
Maka OJK didesain independen. Tapi hari ini, menjelang transisi kepemimpinan, godaan untuk “memanfaatkan” sektor keuangan kembali menari-nari. Politik “kotor” kekuasaan bisa datang kapan saja yang menyerang secara halus.
Sekali lagi, pasar tidak menilai niat, mereka membaca sinyal kelembagaan. Ketika sinyal independensi melemah, reaksi pasar datang cepat dan brutal. Seperti kata Sigit Pramono, bankir senior, pengalaman Bank Indonesia dengan masuknya figur politik ke Dewan Gubernur adalah pelajaran mahal yang tak boleh terulang. Pasar tidak membaca niat, tapi membaca signal.
Di tengah tujuh badai, menurut catatan Infobank Institute — yang diperlukan bukan hanya model risiko canggih. Tapi nyali. Nyali untuk menjaga independensi dari tekanan Selat Hormuz maupun tekanan dari “ruang tamu” sendiri. Sebab sejarah mengajar, krisis itu mahal. Dan mengulang kesalahan, adalah kemewahan yang tak mampu dibayar dengan cepat.
Harus diakui, OJK bukannya diam. Reformasi pasar modal dipercepat, transparansi pemegang saham, kenaikan free float, pengawasan siber diperketat, taksonomi hijau diperluas. Itu semua penting. Tapi itu hanya alat.
Baca juga: Ini Alasan Komisi XI DPR Pilih Friderica Widyasari Dewi jadi Ketua OJK
Yang utama adalah keberanian. Keberanian mempertahankan institusi dari tekanan, dari Selat Hormuz maupun dari istana. Karena pada akhirnya, menjaga stabilitas keuangan bukan soal model statistik atau laporan tebal. Ini soal menjaga kepercayaan. Dan kepercayaan, dalam dunia keuangan, adalah nama baik republik.
Wajib hukumnya menjaga indepedensi OJK. Jangan sampai sejarah terulang seperti krisis tahun 1998 di mana pengawasan bank oleh Bank Indonesia yang tidak independen.
Seharusnya perhatian OJK tak hanya di pasar modal yang sedang merah. Tapi wajib ke sektor perbankan yang jika terjadi krisis mempunyai daya ledak yang dasyat, meski sekarang sektor perbankan masih aman dengan CAR di atas 25 persen. Bukan jaminan tidak ada krisis jika tujuh tekanan yang datang bersamaan.
Wahai OJK tetaplah independen, punya keberanian dan tidak “membebek”, karena bukan hanya karena industri membayar iuran agar lembaga OJK tetap independen dan berwibawa, tapi karena OJK dilahirkan untuk independen.
Hati-hati “kunker” dengan anggota DPR yang memilih Anda, karena suatu saat bisa menjadi alat sandera model penguasa yang selalu lazim digunakan.
Selamat bertugas di tengah kondisi tidak baik baik saja.
