Oleh Tim Redaksi Infobank
PROSES pergantian kursi panas di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memasuki babak krusial. Di tengah gejolak pasar modal yang belum sepenuhnya pulih pasca heboh Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) awal tahun, sepuluh calon pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR, Rabu (11/3/2026) hari ini.
Namun, di balik proses formal yang tampak transparan itu, bisik-bisik tentang “kandidat titipan” dan kompromi politik antarlembaga semakin santer terdengar.
Menurut penelusuran Infobank, berhasil mengumpulkan informasi dari sejumlah narasumber di lingkaran elite Kementerian Keuangan, DPR, dan pelaku pasar mengenai bocoran nama yang dipastikan akan mengamankan kursi di puncak tertinggi otoritas keuangan tersebut. Mereka adalah Friderica Widyasari Dewi, Agus Sugiarto, Hernawan Bekti Sasongko, Hasan Fawzi, Dicky Kartikoyono, dan Adi Budiarso.
Proses seleksi yang biasanya berlangsung hitungan bulan ini dipangkas habis-habisan. Pengumuman lolos administratif baru dirilis pada 4 Maret 2026, dan hanya dalam hitungan hari, fit and proper test sudah digelar. Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, beralasan bahwa akselerasi ini untuk memberikan kepastian kepada pasar dan merespons situasi ketidakpastian.
Baca juga: Formalitas Fit and Proper Test Calon Komisioner OJK, Panggung Senayan yang Lucu
Namun, seorang pengamat pasar modal yang enggan disebut namanya menilai percepatan ini berisiko mengabaikan proses “penjernihan” rekam jejak.
“Ini terkesan seperti emergency braking, tapi siapa yang mengemudikan remnya? Ada kesan DPR dan pemerintah ingin segera mengamankan kursi yang kosong dengan orang-orang yang sudah mereka setujui di belakang layar, tanpa ruang publik untuk benar-benar mencermati,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (10/3/2026) malam.
Bocoran yang beredar menyebutkan bahwa dari 10 kandidat yang diuji, lima hingga enam nama ini adalah “paket komplit” yang akan mengisi posisi Ketua, Wakil Ketua, dan Kepala Eksekutif Pasar Modal. Berikut adalah profil singkat dan kekuatan politik yang diduga berada di belakang mereka:
- Friderica Widyasari Dewi
Perempuan lahir di Cepu yang akrab disapa Kiki ini saat ini menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK. Ia adalah satu-satunya kandidat petahana yang paling santer disebut akan mengamankan kursi Ketua OJK definitif.
Kiki memiliki rekam jejak panjang di bursa dan OJK, serta dikenal dekat dengan kalangan legislatif dan eksekutif. Kekuatannya ada pada pengalaman dan pengakuan internasional sebagai anggota OECD/INFE, namun tantangan terbesarnya adalah “keberanian” untuk mereformasi industri yang disebut-sebut oleh pengamat sebagai syarat mutlak.
Seorang sumber di DPR menyebutkan, “Kiki ini figur yang aman secara politis dan diterima pasar, peluangnya 99 persen untuk memimpin.” - Agus Sugiarto (Kader Danantara)
Kehadiran Agus menjadi sorotan karena latar belakangnya di Danantara. Ia menjabat sebagai Komisaris Independen PT Danantara Asset Management. Masuknya nama Agus memicu spekulasi bahwa holding investasi raksasa bentukan pemerintah ini ingin menempatkan kadernya di jantung pengawasan sektor jasa keuangan.
“Danantara punya kepentingan besar di pasar keuangan. Memiliki komisioner yang paham seluk-beluk manajemen aset negara adalah sebuah keniscayaan bagi mereka,” ujar seorang analis kebijakan publik. Meski Agus sendiri punya rekam jejak di Bank Indonesia (BI) dan OJK yang kredibel. - Hernawan Bekti Sasongko (Anggota Badan Supervisi OJK)
Hernawan bukanlah wajah baru di lingkungan pengawasan OJK. Sebagai Anggota Badan Supervisi OJK, dan mantan pejabat BI dan OJK, ia paham betul bagaimana kinerja para komisioner sebelumnya. Ia juga disebut sebagai figur kompromi antara Kementerian Keuangan dan DPR. - Hasan Fawzi (Juru Selamat Pasar Modal)
Hasan saat ini menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, serta ditunjuk sebagai Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal . Ia digadang-gadang sebagai figur teknis yang akan membenahi pasar modal pasca kekisruhan data yang menyebabkan MSCI membekukan saham Indonesia.
“Hasan ini dianggap mampu membersihkan ‘kandang macan’ di pasar modal. Tapi pekerjaan rumahnya berat, karena masalahnya ada pada transparansi data, dan itu urusan teknis sekaligus politis,” kata Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, dalam sebuah kesempatan. - Dicky Kartikoyono (Jenderal Kebijakan Pembayaran BI)
Sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dicky mewakili kepentingan bank sentral dalam tubuh OJK. Sumber Bloomberg Technoz menyebutkan bahwa tiga petinggi BI yang lolos seleksi awal, termasuk Dicky, diinstruksikan untuk menjaga sinergi BI-OJK. Dicky diyakini akan mengisi pos yang berkaitan dengan kebijakan sistem pembayaran atau stabilitas. - Adi Budiarso (Tangan Kanan Kemenkeu)
Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya di Kementerian Keuangan ini adalah representasi langsung dari kepentingan fiskal. Kemenkeu, yang selama ini menjadi inisiator pembentukan OJK, berkepentingan untuk memastikan kebijakan sektor keuangan sejalan dengan program pembiayaan pemerintah.
Itulah enam nama dari lima nama yang akan dipilih. Sampai malam kemarin (10/3/2026), enam nama tersebut masih dinamis. Tapi yang akan lolos tidak lebih dari enam nama itu.
Proses uji kelayakan yang dilakukan mulai pagi hingga malam dalam satu hari dinilai sebagai rekor tercepat dalam sejarah DPR. Seorang mantan anggota DPR yang pernah duduk di Komisi XI mengatakan kepada tim investigasi, “Fit and proper test itu sejatinya adalah uji publik. Kalau waktunya dipadatkan seperti ini, publik tidak punya waktu untuk mengkritisi jawaban dan visi misi mereka. DPR hanya akan membacakan CV, lalu voting.”
Yang lebih menarik, keputusan akan diambil pada hari yang sama. Artinya, lobi-lobi dan pembagian kursi sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum uji kelayakan dimulai. Rapat paripurna DPR pada Kamis (12/3/2026) tinggal meratifikasi apa yang sudah diputuskan oleh “segelintir orang” di Komisi XI.
Panitia Seleksi memang membuka keran aspirasi masyarakat hingga 26 Maret 2026, namun masukan tersebut hanya akan diterima sebelum wawancara, sementara uji kelayakan di DPR sudah dilakukan lebih awal . Seorang pengamat menyebut ini sebagai “closing the barn door after the horse has bolted” (menutup pintu kandang setelah kuda kabur).
Panitia Seleksi menjamin kerahasiaan identitas pemberi masukan, namun tidak ada jaminan bahwa masukan tersebut akan mengubah peta kekuatan yang sudah tersusun rapi.
Jika bocoran ini benar. Seorang pelaku pasar yang enggan disebut namanya berkomentar sinis, “Siapa pun mereka, yang penting berani. Berani bilang ‘tidak’ pada kepentingan pemilik modal nakal, berani bilang ‘tidak’ pada tekanan politik. Kalau hanya jadi ‘rubber stamp‘ (stempel) penguasa dan pemodal besar, pasar tidak akan percaya.”
Hingga berita ini diturunkan, tidak satu pun dari keenam nama tersebut bersedia memberikan komentar terkait bocoran ini. Mereka hanya menyatakan akan menjalani proses sesuai aturan. Sementara itu, ruang rapat Komisi XI DRI RI bersiap menjadi saksi bisu atas drama perebutan kursi penguasa lalu lintas uang negeri ini. (*)
