Oleh: Eko B. Supriyanto, Pemimpin Redaksi Infobank Media Group
ENTAH ide dari mana datangnya, tidak ada angin tidak ada hujan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto hendak membatasi, lalu akan mengusulkan untuk menutup retail raksasa Indonesia, Indomaret dan Alfamart. Sekarang ini, videonya viral, meski diungkapkan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, pada November 2025 lalu.
Bak gayung bersambut. Langkah mengejutkan datang dari pemerintah. Ekspansi ritel modern di pedesaan resmi “direm”. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, secara terbuka meminta jaringan raksasa seperti PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) dan PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET) pengelola Alfamart dan Indomaret untuk tidak lagi membuka gerai baru di desa.
Jelas ini sebuah ironi dari banyak ironi yang mulai tumbuh subur di tanah air belakangan ini. Ketika pasar sedang berusaha mencari efisiensinya sendiri, tiba-tiba muncul wacana yang membuat banyak tanda tanya. Apakah negara ini sedang membangun ekonomi kerakyatan, atau justru sedang sibuk merancang “kartel berpelat merah”?
Pernyataan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang hendak menutup keran ekspansi Indomaret dan Alfamart demi membesarkan Koperasi Desa Merah Putih adalah potret klasik dari kebijakan yang romantik secara retorika. Tetapi, berbahaya secara struktur. Jujur, ini bukan soal cinta atau benci pada koperasi. Ini soal apakah masih percaya pada mekanisme pasar yang adil, atau sedang diam-diam membangun ekonomi titipan yang rapuh sejak lahir.
Ironi Besar
Coba lihat fakta di lapangan. Alfamart (AMRT) dan Indomaret (DNET) selama ini menjadi simpul distribusi yang menyatukan harga Indomie di Jakarta dan Jayapura. Mereka membangun jaringan logistik dari kantong sendiri, bukan dari suntikan dana Patriot Bond atau APBN. Ketika negara menyempitkan ruang gerak mereka di dalam negeri, konsekuensinya linier.
Mereka akan cabut ke luar negeri. Dan itu sudah dimulai. Ekspansi Alfamart ke Bangladesh bukan sekadar berita korporasi, melainkan alarm bagi kita: modal dalam negeri akhirnya memilih lari karena di kandang sendiri dianggap “hama”. Logika korporasi yang mudah dipahami, untuk apa bisnis di rumah sendiri yang terus dimusuhi.
Padahal, riset Bahana Sekuritas mencatat bahwa saham-saham peritel seperti AMRT dan DNET sepanjang 2025 memang sedang tertekan. Pelemahan daya beli dan rasionalisasi anggaran pemerintah membuat sektor ritel domestik berada dalam fase pemulihan yang rapuh. Justru di saat seperti ini, mereka butuh kepastian, bukan ancaman penutupan. Ini benar-benar logika yang terbalik.
Lalu, muncullah Koperasi Desa Merah Putih. Sebuah entitas yang konon akan menjadi “juru selamat” ekonomi desa. Tetapi publik tidak boleh lupa sejarah kelam koperasi-koperasi besar di negeri ini. Ingat 212 Mart? Di atas kertas, semangatnya membara. Di lapangan, bangkrut dalam hitungan bulan. Bukan karena tidak punya modal, tetapi karena manajemen yang tidak profesional dan etos bisnis yang kalah cepat oleh ritel modern.
Sekarang kita dihadapkan pada kenyataan lain. Menurut media massa, hanya 12 persen pengurus Koperasi Desa Merah Putih yang pernah berkerja di koperasi. Sisanya banyak dari latar belakang berbeda, seperti aktivis partai dan tim sukses. Jelas dari sini terlihat, kapasitas organisasi tampak belum mampu mengimbangi manajemen Indomaret.
Tidak ada yang salah tentang kehadiran Koperasi Desa Merah Putih, tetapi jangan dikemas sebagai perlawanan terhadap kapitalisme. Ini hanya mutasi elite, bukan transformasi struktur.
Banyak Pertanyaan
Jika Koperasi Desa Merah Putih benar-benar jadi benteng ekonomi desa, mari ajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman.
Pertama, soal supply chain. Jaringan logistik Alfamart dan Indomaret dibangun selama puluhan tahun dengan investasi triliunan rupiah. Mampukah koperasi menjamin harga Indomie di desa terpencil tidak melonjak karena biaya distribusi yang tinggi? Ataukah nanti desa-desa akan kembali ke era kelangkaan barang karena koperasi sibuk mengurus administrasi daripada mengurus logistik?
Kedua, soal kualitas. Ritel modern bertahan karena konsumen punya pilihan. Ketika koperasi menjadi satu-satunya pemain di desa dengan proteksi penuh pemerintah, siapa yang menjamin mereka tidak akan menjual barang basi dengan harga premium? Dalam ekonomi, monopoli selalu melahirkan kemalasan. Tidak ada pesaing, tidak ada insentif untuk memperbaiki diri.
Ketiga, soal risiko bisnis. Ini yang paling krusial. Ketika Alfamart dan Indomaret bangkrut, yang rugi adalah pemegang saham dan korporasi. Mereka tidak bisa meminta uang negara untuk bailout. Tapi kalau Koperasi Desa Merah Putih jebol, apakah pengurusnya akan dimintai ganti rugi? Atau akan ada lagi “penyertaan modal negara darurat” yang ujung-ujungnya dibebankan ke APBN? Kita sudah terlalu sering melihat lubang hitam di BUMN dan koperasi yang ditutup dengan uang rakyat, sementara para pengurusnya jalan terus.
Keempat, soal tenaga kerja. Saat ini Alfamart menyerap lebih dari 170 ribu tenaga kerja langsung. Belum lagi ribuan UMKM yang menitipkan produknya di rak-rak mereka. Jika kebijakan “penutupan” ini dijalankan, siapa yang akan menampung mereka? Apakah koperasi siap membuka rekrutmen massal dengan standar gaji yang sama? Atau justru kita akan melihat gelombang PHK baru yang mencetak angka pengangguran segar?
Kelima, Indomaret dan Alfamart juga dimiliki oleh masyarakat, selain perusahaan publik. Mereka juga melibatkan masyarakat untuk ikut memiliki gerai yang tersebar di pelosok-pelosok. Ada kemitraan dengan masyarakat. Bagaimana nasib investasi dari ribuan masyarakat yang bermitra dengan Indomaret dan Alfamart?
Salah Alamat Perang
Ada satu hal yang sering dilupakan para pengambil kebijakan. Pasar ritel itu tidak tunggal. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sendiri pernah menyatakan bahwa ritel modern dan koperasi sebenarnya punya pangsa pasar berbeda. Ritel modern menjual produk pabrikan, koperasi idealnya mengangkat produk lokal. Mereka bisa hidup berdampingan. Tidak perlu saling membunuh.
Kesalahan besar kebijakan populis adalah selalu melihat ekonomi sebagai zero-sum game. Kalau ritel modern besar, berarti koperasi kecil. Padahal dalam ekonomi modern, yang dibutuhkan adalah ekosistem. Ritel modern bisa menjadi offtaker produk UMKM binaan koperasi. Koperasi bisa belajar manajemen logistik dari ritel modern. Kolaborasi selalu lebih produktif daripada konfrontasi.
Tapi sayangnya, naluri kekuasaan seringkali lebih suka konfrontasi. Karena konfrontasi menghasilkan musuh bersama, dan musuh bersama selalu ampuh untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan sendiri.
Wasit Jangan Main Bola
Dalam setiap pertandingan yang sehat, wasit bertugas menjaga fair play. Ia tidak boleh ikut menendang bola apalagi mencetak gol untuk salah satu tim. Tapi yang terjadi sekarang, wasit ingin merangkap jadi pemain. Bahkan lebih parah: wasit siap mengeluarkan kartu merah untuk pemain yang terlalu lincah, demi memberi hadiah penalti kepada tim yang belum pernah mencetak gol.
Pemerintah harus memilih: mau jadi wasit yang kredibel, atau jadi pemain yang bermodal kekuasaan.
Kalau pilihannya jadi wasit, maka tugasnya adalah memastikan iklim usaha yang kompetitif. Beri ruang untuk ritel modern tumbuh, beri pendampingan untuk koperasi agar bisa bersaing secara sehat. Jangan lindungi yang lemah dengan cara mematikan yang kuat. Karena yang lemah tidak akan pernah jadi kuat kalau terus diberi tongkat penyangga, sementara kakinya sendiri tidak pernah dilatih berjalan.
Kalau pilihannya jadi pemain, siap-siap saja ditinggal modal pergi. Karena investor tidak bodoh. Mereka bisa membaca arah angin. Kalau kebijakan dibuat berdasarkan siapa yang paling keras berteriak “rakyat” di podium, bukan berdasarkan mana yang paling efisien dan bermanfaat untuk konsumen, maka modal akan mencari tempat yang lebih ramah.
Pada akhirnya, yang rugi bukan pengusaha ritel. Mereka bisa ekspor modal ke Bangladesh, Filipina, atau negara lain yang masih percaya pada pasar. Yang rugi adalah rakyat kecil di desa yang akan kembali membayar mahal untuk barang kebutuhan pokok. Yang rugi adalah tenaga kerja yang harus mengantre di balai desa minta jatah kerja dari koperasi titipan.
Ekonomi tidak dibangun dengan retorika. Ia dibangun dengan logistik yang rapi, manajemen yang bersih, dan persaingan yang adil. Kalau koperasi mau besar, silakan. Tapi besarkan dengan cara bertanding di lapangan yang sama, bukan dengan meminta wasit mengusir lawan dari stadion.
Karena sejarah sudah membuktikan: tim yang menang karena wasit curang, tidak akan pernah jadi juara sejati.
Jadi ide pembatasan, lalu penutupan ribuan Alfamart dan Indomaret tak lain tak bukan merupakan ide “sesat” yang tak perlu dilanjutkan.
