Ilustrasi: PHK karyawan/Istimewa.
Jakarta – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menghantam para pekerja di Indonesia. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebut, ada 80.000 pekerja yang menjadi korban PHK selama periode Januari-Desember 2024.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer mengatakan, angka tersebut belum termasuk dengan rencana 60 perusahaan yang bakal melakukan PHK terhadap pekerja.
“Ada 80.000 lah ya. Belum lagi kemarin saya diskusi dengan beberapa kawan-kawan, ada sekitar 60 perusahaan yang akan melakukan PHK. Dan ini mengerikan sekali gitu loh,” katanya, dikutip Selasa, 24 Desember 2024.
Baca juga : Soal PKPU, Mayoritas Kreditur Minta Pan Brothers Hindari Potensi PHK Massal
Ia menyebut, tingginya gelombang PHK terhadap pekerja terjadi lantaran adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
“Memang ada beberapa kritikan-kritikan soal sumber dari masalah ini. Ini ya kawan-kawan yang memberi masukan ke saya entah itu pengusaha, entah itu kawan-kawan serikat pekerja. Dia bilang bahwa sumbernya itu adalah Permendag nomor 8. Lalu, meringankan yang namanya impor bahan jadi,” bebernya.
Dikutip data resmi Satu Data Ketenagakerjaan milik Kemenaker, Selasa (24/12), pada periode Januari-November 2024 terdapat 67.870 orang tenaga kerja yang ter-PHK.
Baca juga : Gawat! Bos Gaikindo Ungkap PPN 12 Persen Bisa Picu PHK Massal di Industri Otomotif
Tenaga kerja kena PHK paling banyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta, yaitu sekitar 21,37 persen dari jumlah tenaga kerja kena PHK yang dilaporkan.
DKI Jakarta sendiri mencatatkan sebanyak 14.501 pekerja yang ter-PHK sepanjang periode tersebut.
1. DKI Jakarta: 14.501 pekerja
2. Jawa Tengah: 13.012 pekerja
3. Banten: 10.727 pekerja
4. Sulawesi Tengah: 1.994 pekerja
5. Bangka Belitung: 1.902 pekerja
6. Sulawesi Tenggara: 1.156 pekerja
7. Riau: 1.109 pekerja (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More
Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More
Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More
Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More
Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More
Poin Penting IHSG ditutup melemah 0,09% ke level 8.632 pada 5 Desember 2025, meski beberapa… Read More