Ilustrasi: PHK massal karyawan Sritex. (Foto: Istimewa)
Poin Penting
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran karena terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 58 ribu dari total pengangguran yang mencapai 7,46 juta orang per Agustus 2025.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud menyebutkan total pengangguran di Indonesia akibat terkena PHK sebesar 0,77 persen, dari total jumlah pengangguran.
“Jadi dari total pengangguran sebesar 0,77 persen adalah yang sebelumnya terkena PHK setahun yang lalu,” kata Edy dalam Rilis BPS, Rabu, 5 November 2025.
Baca juga: Lapor Pak Prabowo! Jumlah Pengangguran RI Tembus 7,46 Juta Orang per Agustus 2025
Edy mengatakan sektor yang paling banyak melakukan PHK berasal dari industri pengolahan sebanyak 22,8 ribu, perdagangan 9,7 ribu, dan sektor pertambangan sebesar 7,7 ribu.
“Pengangguran yang terkena PHK paling banyak berasal dari industri pengolahan, pertambangan, dan perdagangan,” tambahnya.
Adapun jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,46 juta orang pada Agustus 2025. Angka ini lebih rendah dibandingkan Agustus 2024 yang sebanyak 7,47 juta orang.
Edy Mahmud mengatakan, angka pengangguran tersebut setara dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen, atau lebih rendah dibandingkan Agustus 2024 yang tercatat sebesar 4,91 persen.
Baca juga: Lonjakan PHK Naik 32 Persen, DPR Singgung Pemerintah Jangan Cuma Obral Janji
Dia menyampaikan bahwa penurunan TPT tercatat pada kelompok perempuan, yakni sebesar 4,84 persen, turun dari Agustus 2024 yang sebesar 4,92 persen. Sementara itu, TPT laki-laki juga menurun menjadi 4,85 persen, dibandingkan tahun lalu yang sebesar 4,90 persen.
Selain itu, penurunan TPT juga konsisten terjadi baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Di wilayah perkotaan, TPT tercatat sebesar 5,75 persen, sementara di pedesaan sebesar 3,47 persen. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting OJK mendorong keterbukaan informasi pasar modal melalui sistem pelaporan elektronik AKSes KSEI dan… Read More
Poin Penting Transaksi Syariah Card Bank Mega Syariah melonjak 48% pada Desember 2025 dibandingkan rata-rata… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tengah membahas penambahan satu lapisan cukai rokok untuk memberi… Read More
Poin Penting Permata Bank mulai mengkaji pengembangan produk BNPL/paylater, seiring kebijakan terbaru regulator, namun belum… Read More
Poin Penting OJK menyiapkan aturan pengawasan finfluencer yang ditargetkan rampung pertengahan 2026, dengan fokus pada… Read More
Poin Penting Purbaya menilai lambatnya penyerapan anggaran K/L dan Pemda merupakan masalah klasik yang terjadi… Read More