Direktur Bisnis Mikro BRI Supari
Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengungkap bahwa masih banyak nasabah penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang enggan naik kelas dan beralih ke kredit komersial meski sudah layak.
“Ada 39 persen KUR itu sekarang dinikmati yang gak berhak, dengan berbagai caranya mereka,” ujar Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, di Jakarta, Rabu, 13 November 2024.
BRI terus mendorong nasabah KUR yang sudah memenuhi kriteria untuk naik kelas. Harapannya, dengan naiknya nasabah ke kredit komersial, mereka akan memiliki kemampuan finansial lebih besar untuk mengembangkan usaha dan membuka ruang bagi pengusaha mikro lain yang belum pernah menerima KUR.
“Kalau diteliti lebih dalam itu, diduga mereka itu sudah layak untuk pindah ke komersial. Jadi, dia kayak oportunis KUR gitu loh. Mindset-nya itu gak mau naik kelas, di situ saja,” beber Supari.
Baca juga : Bank Mandiri Salurkan KUR Rp32,2 T ke 293 Ribu UMKM hingga Kuartal III 2024
Namun, diakui Supari, hingga kini bank pelat merah ini belum memiliki formula khusus untuk mendorong nasabah KUR agar lebih berani naik kelas. BRI sedang mengembangkan skema baru yang diharapkan bisa mempercepat proses ini, sehingga pembiayaan KUR dapat dialokasikan bagi pengusaha mikro yang benar-benar membutuhkan.
“Ini yang belum cukup kami punya tools di BRI sebagai bank penyalur. Ini harus segera dirampungkan dalam bentuk skema baru,” jelasnya.
Baca juga : 2,6 Juta UMKM Dapatkan Akses Pembiayaan KUR BRI, Nilainya Capai Rp126,12 Triliun
Sementara itu, berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, penyaluran KUR secara nasional mencapai Rp246,58 triliun hingga Oktober 2024, meningkat 23,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menyebutkan bahwa program KUR telah memiliki 48,63 juta debitur dari 2015 hingga Oktober 2024.
Adapun sejak Januari-Oktober 2024, jumlah pemegang KUR telah menembus 4,27 juta debitur. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More