Jakarta–Ketua Working Group digital IT Perbanas Moh. Guntur mengungkapkan, hingga akhir tahun 2016 masih ada sekitar 37,9 juta masyarakat Indonesia yang masih menganggap layanan perbankan secara digital tidak aman.
Hal itu diungkapkan saat diskusi publik yang diadakan Infobank bertemakan Sinergi Perbankan dan Teknologi Dalam Menangkal Serangan Cybercrime pada Layanan Jasa Keuangan di Jakarta, Selasa, 23 Mei 2017. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh pembicara dari Bank Indonesia, Telin, dan para pelaku perbankan.
“Hingga saat ini tercatat masih 28,6 persen penduduk Indonesia atau sekitar 37,9 juta masih merasa tidak aman bertransaksi perbankan digital,” ujar Guntur.
Ia mengungkapkan, hal tersebut terjadi akibat kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang keamanan para pelaku perbankan tersebut. Dari data tersebut tercatat hanya 71,4 persen atau sekitar 93,4 juta orang yang menganggap bahwa transaksi perbankan digital aman.
Dalam menghindari serangan cybercrime, Perbanas selalu mendorong perbankan untuk bisa meningkatkan standarisasi sistem pengamanan perbankan. Sehingga keamanan dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi bisa terus dijaga.
Guntur menambahkan, juga harus ada koordinasi yang berkelanjutan antara perbankan sendiri dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu perbankan juga harus menyelenggarakan edukasi awareness kepada para nasabah agar tidak terjadi kesalah pahaman. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting CELIOS kirim surat keberatan ke Presiden Prabowo Subianto soal perjanjian dengan Donald Trump,… Read More
Poin Penting BSI menargetkan 500 ribu hingga lebih dari 1 juta nasabah awal untuk BSI… Read More
Poin Penting PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menyalurkan 36.000 bata interlock presisi untuk pembangunan… Read More
Poin Penting OJK tuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di BPR Panca Dana dan melimpahkan… Read More
Poin Penting PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meluncurkan BSI Tabungan Umrah untuk memperkuat ekosistem… Read More
Poin Penting Pjs Ketua DK OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut banyak pejabat internal ikut seleksi… Read More