Ekonom Kritisi Pemerintah Tidak Memanipulasi Data Rasio Kemiskinan - infobank
Jakarta—Chief Economist PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) Adrian Panggabean mengungkapkan, perekonomian Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen, sebagaimana yang dicanangkan pemerintah. Untuk meraihnya, setidaknya dibutuhkan tiga hal yang bisa diupayakan oleh semua pihak.
“Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persensebagaimana yang dicanangkan pemerintah, setidaknya dibutuhkan tiga hal yang bisa diupayakan oleh semua pihak,” ungkap Adrian dalam acara bertajuk “Diskusi Media Bersama Chief Economist CIMB Niaga: Meraih Pertunbuhan Ekonomi Nasional” di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Senin, 17 Juli 2017.
Pertama, Adrian menambahkan, dibutuhkan tambahan pembiayaan sebesar 6-8 persen dari PDB setiap tahunnya. Kebutuhan tersebut di bawah asumsi terjadinya perbaikan dalam eflsiensi penggunaan modal. Tambahan pembiayaan sebesar itu bisa diperoleh dari beberapa sumber.
“Foreign direct invesment (FDI) ke lndonesia yang kuat ini hanya berkisar 2 persen dari PDB, tergolong rendah dibandingkan negara pesaing, sehingga perlu dinaikkan menjadi paling sedikit 5 persen dari PDB. Tax ratio yang saat ini hanya berkisar 11 persen dari PDB pun perlu dinaikkan menjadi paling tidak ke kisaran 15 persen dari PDB. Pasar modal dan mobilisasi tabungan masyarakat adalah sumber berikutnya,” jelas Adrian.
Adrian juga menilai, tingkat kedalaman finansial (financial depth) di pasar modal dan rendahnya penetrasi lembaga keuangan harus segera ditingkatkan sehingga mobilisasi modal dan akumulasi tabungan nasional dapat dicapai secara lebih efektif. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More