Ilustrasi - Pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Foto: Istimewa)
Jakarta – Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) menyoroti adanya tiga isu utama secara global yang dapat memengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia di tahun 2024, di antaranya adalah isu perlambatan ekonomi, suku bunga tinggi, dan konflik geopolitik.
Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama LPPI, Heru Kristiyana, dalam Virtual Seminar LPPI yang dilaksanakan di Jakarta, 24 November 2023.
“Akan melihat tiga isu penting secara global yang menjadi perhatian kita semua, pertama mengenai isu perlambatan ekonomi, isu mengenai suku bunga tinggi, dan yang ketiga isu mengenai geopolitik yang kita tidak mengharapkan bahwa isu krisis geopolitik itu akan melebar di Timur Tengah,” ucap Heru.
Baca juga: Jepang Ajak ASEAN Kembangkan Perekonomian Bersama
Menurutnya, isu pertumbuhan ekonomi global yang melambat tentunya akan berdampak juga pada neraca perdagangan yang turut mengalami pertumbuhan melambat.
“Kemudian isu nilai tukar, karena suku bunga acuan globalnya terus, kapan terminal rate-nya akan terjadi suku bunga the fed menjadi perhatian semua orang karena masih ada ketidakpastian yang dipicu dari target inflasi Amerika Serikat dua persen belum terjadi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Heru menyatakan bahwa kondisi ketegangan geopolitik pun ke depannya diperkirakan masih akan berdampak kepada pasokan minyak, sehingga memicu adanya peningkatan harga.
Adapun, di dalam negeri sendiri terdapat tantangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu adanya tahun pemilihan umum atau tahun politik di 2024. Di momen ini dana pengeluaran atau spending dapat keluar lebih besar dan cepat.
Baca juga: Perbanas: Ini Dua Sektor Penopang Utama Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
“Dampak lanjutan di tahun pemilu, tentunya kita tidak bisa mengharapkan investasi yang akan datang lebih tinggi, pasti akan melambat, semua orang akan wait and see, siapa presidennya? Kira-kira pemilunya aman ngga?,” ujar Heru.
Dari sejumlah tantangan tersebut, Heru mengimbau perlu adanya antisipasi dari para pelaku industri jasa keuangan agar hal itu tidak menimbulkan dampak yang signifikan. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More
Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengambilalihan PNM dari BPI Danantara untuk dijadikan… Read More
Poin Penting Keamanan OCTO Biz diperkuat dengan sistem berlapis termasuk enkripsi data, autentikasi pengguna, dan… Read More
Poin Penting KB Bank Syariah menghadirkan layanan deposito digital melalui aplikasi BISA Mobile untuk memperluas… Read More
Poin Penting Defisit APBN kuartal I 2026 mencapai Rp240,1 triliun (0,93 persen PDB), lebih tinggi… Read More