ARA; Tata kelola perusahaan. (Foto: Dok. Infobank)
Jumlah peserta ARA tahun ini mengalami peningkatan sebanyak 33 perusahaan, atau setara 13% dari pagelaran ARA tahun lalu. Dwitya Putra
Jakarta–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menggelar event Annual Report Award (ARA) 2014 untuk yang ke 14 kalinya tahun ini.
Acara ini untuk mendorong perusahaan di tanah air tetap menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate gorvernance (GCG).
“Tujuan ARA mendorong perusahaan melakukan tata kelola yang baik. Ini merupakan komitmen dalam penerapan GCG,” kata Kepala Pengawas Eksekutif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Selasa, 22 September 2015.
ARA 2014 sendiri diikuti sebanyak 294 perusahaan. Angka ini mengalami peningkatan sebanyak 33 perusahaan, atau setara 13% dari pagelaran ARA tahun lalu.
Dengan tata kelola perusahaan yang baik, dia mengharapkan perusahaan di tanah air dapat mendorong perekonomian nasional. Hal ini mengingat penerapan ARA sangat penting dalam mendorong perekonomian nasional.
“Awal tata kelola baik, semua kegiatan berjalan baik dan transparan. Tak hanya itu, acara ini sebagai langkah menghadapi pasar bebas Asean yang akan terselenggara di akhir 2015,” jelas dia.
Untuk meraih penghargaan, tambah dia, perlu ada dukungan yang baik, khususnya dari sisi pengelolaan dan prinsip tata kelola yang baik. (*)
Poin Penting Pastikan kendaraan dan dokumen dalam kondisi lengkap dan prima, termasuk servis mesin, rem,… Read More
Bank Muamalat memberikan layanan “Pusat Bantuan” Muamalat DIN. Selain untuk pembayaran, pembelian, atau transfer, nasabah… Read More
Poin Penting Paramount Land menghadirkan Indica Grande sebagai kawasan komersial baru seluas 1,4 hektare untuk… Read More
Poin Penting UMP DKI Jakarta 2026 resmi naik 6,17 persen menjadi Rp5.729.876, atau bertambah Rp333.115… Read More
Poin Penting PLN mengantisipasi lonjakan pemudik EV saat Nataru 2025/2026, dengan proyeksi pengguna mobil listrik… Read More
Poin Penting Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan turunan penghapusan KUR, menindaklanjuti… Read More